Oleh: Ghazali Abbas Adan
HARIANREPORTASE.com — Tantangan dan musibah yang menerpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam perjalanannya kian merosot. Bahkan hasil Pemilihan Legislatif tahun 2024, PPP kalah, terlempar dari pentas politik.
Menyandang predikat partai gurem, tidak ada harga diri dan marwah tak pernah terbayangkan. PPP sebagai rumah besar aspirasi umat Islam kini tinggal nama.
Ironis dan sangat menyedihkan, partai Islam warisan ulama, berlambang Ka’bah Musyarrafah bangkrut di negara dengan manyoritas umat Islam
Harus disadari, jika tidak ada kesadaran dan tanggung jawab para elit partai, para segenap pemimpin, eksponen PPP, dipastikan partai berlambang Ka’bah Musyarafah akan menjadi fosil sejarah.
Warisan para pejuang islam, tokoh umat islam, para ulama hancur ditangan penerusnya yang tidak amanah, tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya tanggung jawab, mengelola partai secara liar, ugal-ugalan tanpa dasar ideologi.
Partai hanya dijadikan tunggangan untuk memburu jabatan dan kepentingan pribadi serta kelompoknya, dan niscaya hawa nafsunya ini dapat dicapai dengan suka cita dan penuh penghambaan menjadi kacung dan penjilat rezim yang berkuasa di istana, tidak peduli kesemuanya telah mengorbankan aspirasi dan kepentingan umat, menghancurkan eksistensi PPP sebagai alat perjuangan amar ma’ruf nahyi munkar.
Kembali ke Khittah Sesuai Ideologi Politik Islam.
Sistem nilai politik Islami tidak boleh dibiarkan, dirusak oleh masuknya nilai-nilai individualisme, liberalisme kapitalisme, sekularisme, pragmatisme, oportunisme, hedonisme.
Kedepan PPP harus kembali pada jati dirinya, sebagai partai rumah besar umat Islam sesuai khittah yang aktualisasinya mengacu pada butir-butir Khidmat dan Prinsip Perjuangan PPP,
Demokrasi harus ditafsirkan sebagai nilai-nilai politik Islam yang prinsipil pada pelembagaan politik “Musyawarah Mufakat” apapun nomenklaturnya sebagai mekanisme pengambilan keputusan politik strategis, mencerminkan spirit kolektivitas kepemimpinan islam.
Pelembagaan Musyawarah Mufakat harus berpijak pada azas dan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi pada kualifikasi dan kualitas serta representasi keumatan.
Dengan demikian pelembagaan musyawarah mufakat, mampu memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integrasi institusi partai serta legitimasi moral kepemimpinan.
Dalam situasi keprihatinan dan musibah yang menimpa PPP, sudah semestinya kita harus bersikap jujur dan bertanggung jawab atas musibah politik yang kita hadapi. Kita harus kembali pada identitas PPP dan integritas moral politik islam yang menyertainya, dalam waktu yang bersamaan memperhatikan dan menghayati dalil-dalil naqli yang menjadi pegangan menyngkut berbagai aktifitas/profesi dalam hidup dan kehidupan kita umat PPP sebagai bagian dari hamba Allah yang beriman.
“Dan barikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yg beriman”.(Q.S, Adz-dzaariyaat, ayat 55).
“Dan berilah peringatan berdasarkan Quran bagi orang-orang yang takut resiko sengsara di akhirat” (Q.S, Qaaf, ayat 45).
Dari latar belakang pemikiran diatas dan dalil-dalil naqli, kita perlu mengingatkan, bahwa kontestasi politik kepemimpinan melalui mekanisme pelembagaan politik Musyawarah mufakat, yaitu dengan cara formatur/ Majlis Syura /Ahlul Halli wal Aqdi, Majlis Tinggi (Majlis ‘Ala) adalah upaya nyata menyelamatkan PPP partai Islam warisan ulama yang kita cintai dan banggakan dari cara kontestasi politik kepemimpinan haram, munkar sogok menyogok, suap menyuap (rasywah) dangan dalih dan dengan modus operandi apapun, dan ia (rasywah) itu merupakan kebiasaan perilaku pengikut syaitan, kaum sekuler, makhluk terkutuk (laknat) calon penghuni neraka:
“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadi pengikut syaitan, dan siapa saja yang menjadi pengikut syaitan sesungguhnya syaitan itu menyuruh (mendorong) kepada perilaku keji dan munkar” (Q.S, Annuur, ayat 21).
“Allah mengutuk (laknat) penyogok dan penerima sogok (rasywah)” (Alhadis).
Penyogok dan penerima sogok adalah tempatnya di neraka”. (Alhadis).
Ini adalah sekaligus wujud nyata istiqmah aktualisasi idiologi politik Islam PPP sebagaimana termaktub dalam Khidmat dan Prinsip Perjuangan PPP, dan yang pertama dan utama adalah istiqamah dengan aqidah Islamiyah.
Berdasarkan dalil-dalil naqli ini, bahwa
membiarkan sogok menyogok, suap menyuap (kalau masih ada) dalam proses kontestasi politik kepemimpinan di PPP adalah pembangkangan yang nyata terhadap aqidah Islamiyah dan dalam waktu yang bersamaan dengan sengaja dan sadar mengkhianati ideologi politik Islam PPP sebagaimana termaktub dalam butir butir Khidmat dan Prinsip Perjuangan PPP partai Islam warisan ulama. Nashrum minallaahi wa fathun qariib.
Salam ukhuwwah di bawah panji-panji Ka’bah Musyarrafah.
Komunitas PPP Pengembali ke Khittah Sesuai Ideologi Politik Islam PPP.
