“Rakyat menangis, dewan bernyanyi—sebuah potret ironi negeri yang sedang terluka. Inilah gambaran Indonesia terkini, di mana suara hati sering kali tenggelam dalam riuh tepuk tangan kekuasaan.”
HARIANREPORTASE.com — Baru-baru ini publik kembali dibuat resah. Sebuah cuplikan dari siaran TV Parlemen (15/8) memperlihatkan suasana sidang paripurna DPR-RI.
Bukan perdebatan serius atau keputusan penting yang menjadi sorotan, melainkan aksi sebagian anggota dewan yang berjoget riang di akhir sidang, diiringi musik.
Sekilas, pemandangan itu terlihat biasa saja: orang gembira, bergoyang, tertawa. Namun, layakkah keriangan semacam ini dipertontonkan oleh mereka yang setiap bulannya digaji dari jerih payah rakyat? Apalagi, ketika jutaan rakyat yang mereka wakili, pada saat bersamaan, sedang berjuang mempertahankan hidup.
Di luar gedung megah Senayan, antrean panjang kendaraan mengular di SPBU, rakyat menunggu BBM subsidi yang semakin langka dan mahal. Di jalanan yang penuh lubang, rakyat mempertaruhkan keselamatan hanya untuk tetap bisa bekerja dan mencari nafkah.
Mungkin keriangan para anggota dewan itu lahir karena kabar baik, kenaikan tunjangan beras yang nilainya jutaan rupiah. Ironisnya, kualitas beras yang mereka nikmati tentu jauh berbeda dengan beras yang setiap hari masuk ke mulut rakyat biasa—beras murah, sering kali bercampur batu, sekadar agar perut tetap terisi.
Atau, mungkin kegembiraan itu adalah wujud syukur setelah pemerintah menyetujui tambahan subsidi berupa uang tunjangan pengganti rumah dinas. Katanya, rumah dinas DPR sudah tak layak huni. Padahal, di luar sana, jutaan rakyat Indonesia bahkan tidak punya rumah untuk dihuni, tinggal di gubuk reyot berlantai tanah atau hanya beralas kardus di emperan jalan.
Di sinilah ironi itu terasa menyakitkan. Ketika keinginan rakyat untuk hidup layak masih menjadi mimpi panjang, para wakil rakyat justru telah lebih dulu “mewujudkannya” untuk diri mereka sendiri. Mereka berbahagia di gedung parlemen, sementara rakyat yang mereka wakili terus menanggung beban berat kehidupan.
Lalu apakah Lembaga Perwakilan Rakyat, benar-benar berjalan sesuai dengan fungsi dan kehendak rakyat yang diwakili atau malah menjauh dari harapan rakyat. Kemanakah para senator saat rakyat menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan tak memihak kepada mereka? Kemanakah para tuan dewan saat pasal-pasal yang membebani rakyat disahkan oleh anggota dewan sendiri.
Benarkah cita dan harapan rakyat sudah diwakili? Atau justru semua itu hanyalah nama, yang dipakai demi melanggengkan kenyamanan mereka yang duduk di kursi empuk Senayan?
Atau justru yang diwakili oleh dewan di senayan adalah harapan dan mimpi rakyat?
Ketika rakyat menginginkan harga BBM yang murah, negara justru menghadiahkannya kepada para wakil rakyat dengan fasilitas transportasi dan tunjangan kendaraan yang tak pernah bisa dijangkau oleh rakyat kebanyakan. Seolah-olah cita-cita rakyat untuk bisa bernafas lega di tengah beban ekonomi telah terwakili—walau kenyataannya, hanya segelintir yang menikmatinya.
Ketika rakyat berharap gaji yang cukup agar bisa hidup layak, negara memastikan justru para anggota Dewan yang bergaji tinggi. Rakyat masih bergelut dengan upah minimum, sementara wakil mereka dengan enteng melipat gaji bulanan yang puluhan kali lipat dari rakyat yang diwakilinya. Maka terjawablah hajat rakyat untuk hidup sejahtera—meski bukan rakyat yang sejahtera, melainkan wakilnya.
Ketika rakyat mendamba rumah sederhana sebagai tempat berteduh keluarga, negara telah lebih dulu memastikan rumah megah bagi para anggota dewan. Dengan segala fasilitas dan tunjangan perumahan, cita-cita rakyat untuk memiliki rumah akhirnya benar-benar diwujudkan—hanya saja bukan untuk mereka, melainkan untuk yang mewakili.
Ketika rakyat berangan-angan bisa melanglang buana, mengenal negeri-negeri jauh, para anggota DPR justru mewakili cita-cita itu dengan kunjungan kerja ke luar negeri hampir setiap tahun. Tiket pesawat, hotel berbintang, hingga uang saku pun dijamin oleh negara, atas nama rakyat yang katanya mereka bawa dalam setiap perjalanan.
Ironisnya, semua ini dilakukan dengan satu alasan yang terdengar mulia: demi rakyat. Tetapi, ketika rakyat masih terus berjuang menggapai cita-citanya, para wakil justru sudah lebih dulu mewujudkannya di Senayan. Muncul sebuah pertanyaan: siapa yang sebenarnya sedang diwakili? Rakyat yang hidup dalam antrean minyak, gaji pas-pasan, dan cicilan rumah? Ataukah diri mereka sendiri yang duduk nyaman di kursi empuk parlemen?
Seakan-akan, rakyat tak perlu lagi bermimpi, karena para wakil sudah lebih dulu bermimpi dan mewujudkannya. Maka, benar adanya, anggota dewan memang mewakili… mewakili setiap mimpi rakyat—untuk dirinya sendiri.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
