HARIANREPORTASE.com — Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 yang lalu, terdapat 10 provinsi termiskin di Indonesia.
Dilansir dari laman bps, Sabtu (14/10/2023), Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen dibandingkan September 2022.
Kemudian, Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.
Dikutip dari Profil Kemiskinan di Indonesia, berikut daftar 10 provinsi termiskin :
1. Papua
Persentase penduduk miskin: 26,03 persen
Jumlah penduduk miskin: 915,15 ribu jiwa
Garis kemiskinan per kapita: Rp 686.469 per bulan.
2. Papua Barat
Persentase penduduk miskin: 20,49 persen
Jumlah penduduk miskin: 214.980 jiwa
Garis kemiskinan per kapita: Rp 728.619 per bulan.
3. Nusa Tenggara Timur
Persentase penduduk miskin: 19,96 persen
Jumlah penduduk miskin: 1.141.110 jiwa
Garis kemiskinan per kapita: Rp 507.203 per bulan.
4. Maluku
Persentase penduduk miskin: 16,42 persen
Jumlah penduduk miskin: 301.610 jiwa
Garis kemiskinan per kapita: Rp 684.020 per bulan.
5. Gorontalo
Persentase penduduk miskin: 15,15 persen
Jumlah penduduk miskin: 183.710 jiwa
Garis kemiskinan per kapita: Rp 442.194 per bulan.
6. Aceh
Persentase penduduk miskin: 14,45 persen
Jumlah penduduk miskin: 806.750 jiwa
Garis kemiskinan per kapita: Rp 627.534 per bulan.
7. Bengkulu
Persentase penduduk miskin: 14,04 persen
Jumlah penduduk miskin: 288.460 jiwa
Garis kemiskinan per kapita: Rp 637.142 per bulan.
8. Nusa Tenggara Barat
Persentase penduduk miskin: 13,85 persen
Jumlah penduduk miskin: 751.230 jiwa
Garis kemiskinan per kapita: Rp 498.996 per bulan.
9. Sulawesi Tengah
Persentase penduduk miskin: 12,41 persen
Jumlah penduduk miskin: 395.660 jiwa
Garis kemiskinan per kapita: Rp 568.248 per bulan.
10. Sumatera Selatan
Persentase penduduk miskin: 11,78 persen
Jumlah penduduk miskin: 1.045.680 jiwa
Garis kemiskinan per kapita: Rp 520.754 per bulan.
Sementara itu, di Pulau Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi, yakni 11,04 persen atau 448.470 jiwa.
Menyusul, Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin kedua di Jawa, dengan persentase 10,77 persen atau sebanyak 3.791.500 penduduk miskin.
Sedangkan di posisi ketiga, ada Jawa Timur dengan persentase penduduk miskin 10,35 persen atau 4.188.810 jiwa.
Menurut BPS, Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, diantaranya : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), Konsumsi rumah tangga.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
Papaua itu kaca mata bps tp rakyatnya tdk lapar krn ada MOL ALAM darat dan laut tinggal ambil dan makan yaaa…
Kok mengapa tidak mendapat perhatian dari pemerintah RI ya …….
Gorontalo itu kan sdh termasuk maluku ya. Kenapa berdiri sendiri??
papua dan Papua barat… Setau saya tidak ada pengemis dan tdk ada orang yang tinggal di kolom jembatan atau lainnya.
Mungkinkah ukuran kemiskinan krn banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah ya??
Kalau bisa.. Tolong tampilkan yg menjadi tolak ukur kemiskinan itu apa sj, spy kami masyarakat bisa mengetahuinya.
Terinksih
Gorontalo itu di Pulau Sulawesi Indonesia Tengah jauh dari Maluku Indonesia Timur
Sebenarnya TRI.lokasinya semua makmur kerena agricultura,karena lokasi ber..pulau2
akibatnya,masalah disini,komunikaai,informasi transportasi dll.
program pembangunan 60 persen dipusat itu.
untuk kedepan,tolong setarakan,pengawasan
dilokasi2,cepatkan segala hal,haramkan manipulasi dan korupsi dan munafikor itu,pasti info info miskin bukan hoax2 target
proyek tertentu dlll.demikian,maaf trmksh.
Kok mengapa tidak mendapat perhatian dari pemerintah RI ya …….
Harta di tanah Papua di garab habis
Pernyataan tidak sesuai kenyataan, Provinsi Maluku tidak ada satuorang pung yg hidupnya mintah²/ tidak ada satuorang pung yg tingalnya di persimpangan jln seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa timur, yg konon katanya provinsi terkaya di Indonesia, ingat itu baik² kalu nga percaya turun langsung ke Maluku terimakasih.
Gimnw caranya kita dptkan uang itu
Semoga tetap jadi perhatian pemerintah RI