Realisasi APBA Rendah, Pj Gubernur Sibuk Selebrasi

Banda Aceh, HARIANREPORTASE.com — Berdasarkan layar monitor P2K Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 bahwa, capaian real time per 15 Mei 2024 secara phisik 21,9% dan keuangan 19,5%.

Ini bermakna penggunaan anggaran belanja publik APBA 2024 sangat rendah dan kinerja birokrasi, rendahnya pemanfaatan proyek tender melalui LPSE Aceh, juga lemahnya kinerja SKPA/Dinas/Lembaga/Badan Pemerintah Aceh dibawah koordinasi Pj. Gubernur Aceh.

“Pj Gubernur tidak fokus memanfaatkan dan hanya mengurus perihal remeh-temeh dan seolah-olah mempertaruhkan nama Aceh hanya demi suksesnya penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke-21, agar dikatakan Aceh Hebat.” ungkap Pengamat Politik dan Ekonomi, Dr. Taufiq A Rahim, Rabu (5/6/2024).

Sementara itu, lanjut Taufiq, Sumatera Utara (Sumut) sudah menyelesaikan stadion baru, asrama baru dan beberapa venue untuk pertandingan beberapa cabang olah raga yang dipertandingkan di Sumut (Medan).

“Aceh cukup dengan melakukan rehabilitasi Stadion Di Murtala (Lampineng), Gedung Olah Raga (GOR) dan beberapa venue pertandingan olah raga.” lanjut akademisi Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh ini.

Kemudian Pj. Gubernur disibukkan dengan mendatangkan para menteri dan mengurus kedatangan para pejabat negara dari Jakarta-Pusat, melayani, menyediakan fasiltas mewah dan menambah daftar transaksional politik untuk mendukung serta memperkuat jabatannya sebagai Pj. Gubernur Aceh.

Mekakukan berbagai selebrasi acara dan kegiatan yang menggunakan anggaran belanja publik APBA.

“Rakyat Aceh sudah sangat paham mengginakan dana/uang APBA bukan dari milik pribadi Pj. Gubernur Aceh, berperilaku politik dan bak aktor politik kondang, lupa latar belakang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sepenuhnya menggunakan uang negara yang juga berasal dari rakyat Aceh.” terang Taufiq

“Jika dipahami dari rendahnya serapan APBA 2024, dan berbagai ekspose selebrasi politik dengan berbagai formalitas dan acara-acara yang sama sekali jauh dari usaha memperbaiki kehidupan real rakyat Aceh, ini sangat naif dan konyol, ditengah pergulatan rakyat berhadapan dengan ketidakpastian kehidupan ekonomi dan politik, serta kesusahan rakyat untuk menfatasi dan mencari kehidupan untuk mengatasi permasalahan keluarga juga sosial, bahkan kemiskinan akut, Pj. Gubernur Aceh sibuk dengan acara-acara baik di Aceh maupun di Jakarta.” ungkapnya

Sehingga, Lanjut Taufiq, berbagai kesibukan bak politisi atau aktor politik yang hanya melayani pejabat Pemerintah Pusat, erat kaitannya melakukan praktik politik “patront and client”, sibuk sebagai agen/broker, memperkuat dan meyakinkan traksaksional politik urusannya dengan kementrian dan pejabat pusat, sama sekali tidak pro-rakyat Aceh serta tidak meniliki “sences of billonging” atau rasa memiliki terhadap rakyat Aceh yang tidak mendapatkan rasa jeadilan dan pemerataan ekonomi, tetap terus berjuang untuk melanjutkan kehidupan seperti hidup tanpa adanya pemerintah.

“Sehingga disadari bahwa, Pj. Gubernur Aceh bukan pejabat rakyat Aceh, hanya orang titipan untuk kepentingan politik Pemerintah Puaat Jakarta, terutama untuk kelompok tertentu sebagai implementasi pelaksanaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang semakin masif, meluas, merajalela, membudaya dan sama sekali tidak ada “law enforcement”, meskipun berbagai kasus korupsi demikian semakin tampak nyata dan semakin memiskinkan rakyat ditengah gelimang berbagai sumber daya alam (resources) yang terus dieksploitasi, dirambah dan dikuasai Pemerintah Pusat serta pemebuhan kepentingan oligarki ekonomi-politik.” tutupnya