Banda Aceh, HARIANREPORTASE.com – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga penyiaran dan instansi pemerintah dalam membangun sistem mitigasi bencana yang efektif.
Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci untuk meminimalisir korban serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan saat bencana melanda.
Pesan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Peran Lembaga Penyiaran dalam Mitigasi Bencana” yang digelar KPI Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (7/10/2025).
Ketua KPI Aceh, Muhammad Harun, S.HI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa lembaga penyiaran memiliki peran strategis dalam sistem peringatan dini (Early Warning System).
Menurutnya, informasi yang cepat, akurat, dan mendidik sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
“Mitigasi bencana bukan hanya tugas instansi kebencanaan, tapi juga tanggung jawab lembaga penyiaran untuk memberikan edukasi publik agar masyarakat tangguh menghadapi situasi darurat,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominsa Aceh, Marwan Nusuf, BHSc., MA. Ia mengapresiasi inisiatif KPI Aceh yang dinilainya sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat sistem informasi publik di bidang kebencanaan.
“Media memiliki peran vital dalam menyebarluaskan informasi bencana. Semoga kolaborasi antara pemerintah dan lembaga penyiaran semakin solid,” ucap Marwan.
Sementara itu, Samsul Bahri, SE, Komisioner KPI Aceh yang juga Ketua Panitia Pelaksana, menjelaskan bahwa FGD ini diikuti oleh berbagai unsur — mulai dari lembaga penyiaran televisi nasional dan lokal, instansi kebencanaan, hingga organisasi tanggap darurat seperti BPBA, Forum PRB, dan RAPI.
“Kami ingin membangun kesamaan persepsi agar semua pihak memiliki panduan yang sama dalam penyiaran informasi bencana,” katanya.
Dua narasumber dihadirkan dalam forum tersebut, yakni Ahyar, ST (Komisioner KPI Aceh) dan Dr. Rizanna Rosemary, S.Sos., MHC, Ph.D (Dosen Ilmu Komunikasi FISIP USK).
Ahyar menekankan pentingnya penyiaran yang cepat, tepat, dan edukatif, mengingat pengalaman besar Aceh pada tsunami 2004.
“Kesadaran publik harus dibangun terus menerus. Informasi yang disiarkan media bisa menyelamatkan banyak nyawa,” tegasnya.
Sementara itu, Dr. Rizanna menyoroti tantangan media televisi di era digital.
Menurutnya, meski konsumsi televisi menurun, kredibilitas media penyiaran tetap tinggi dibandingkan media sosial.
“Televisi masih menjadi sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konteks bencana, kecepatan dan akurasi adalah hal yang utama,” ujarnya.
FGD yang dimoderatori Acik Nova, S.Pd.I menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya peningkatan koordinasi lintas lembaga, penguatan jaringan informasi darurat, serta pembuatan standar siaran kebencanaan di Aceh.
Turut hadir dalam kegiatan itu para komisioner KPI Aceh lainnya, yakni Muslem Daud, Murdeli, dan Reza Fahlevi, serta Kepala Balmon Spekfrekrad Aceh Luthfi, pejabat dari BPBA, Forum PRB, RAPI, dan sejumlah pimpinan lembaga penyiaran nasional maupun lokal.
