SIGAP Aceh: Mualem Wajib Prioritas Kader Barat Selatan Aceh di Pemerintahan

Banda Aceh, HARIANREPORTASE.com — Kemenangan mutlak pasangan Calon Gubernur Mualem-Dek Fad dalam Pilkada 2024, yang mayoritas disokong oleh wilayah Pantai Barat Selatan Aceh (Barsela), membawa konsekuensi politik yang tegas.

Ketua Forum organisasi Solidaritas Intelektual Aneuk Perjuangan (SIGAP) Aceh, Dr. Samsuardi, melalui keterangan tertulis kepada Harianreportase.com, Minggu (11/10/2025), menyampaikan agar Gubernur terpilih, Mualem, segera memprioritaskan putra-putra terbaik Barsela untuk mengisi posisi strategis eselon II, sebagai representasi wilayah dalam struktur pemerintahan Aceh.

Optimaliasi Kader Potensial Barsela sebagai Respresentatif Wilayah

​Dr. Samsuardi menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan “tanggung jawab moral” dan balasan atas loyalitas politik yang terbukti di Pilkada 2024.

“Fakta politiknya jelas. Pasangan Mualem-Dek Fad meraih kemenangan mutlak di sebagian besar Kabupaten wilayah Barsela dan sekitarnya,” kata Samsuardi

Kemenangan mutlak ini mencakup Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Barat, Kota Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Tengah, dan termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara.

Sebaliknya, di basis yang sebelumnya diprediksi sebagai lumbung suara Mualem, justru pasangan ini kalah telak di 8 daerah, yaitu Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Langsa, Bener Meriah, Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang (Aceh Utara dan Aceh Timur dimasukkan dalam Barsela dan sekitarnya dalam konteks ini, sesuai data yang diberikan).

Barsela dalam Skala Prioritas Kebijakan

​Desakan Dr. Samsuardi untuk memprioritaskan kader Barsela di pemerintahan tidak hanya didasarkan pada perhitungan politik, tetapi juga didukung oleh data pembangunan yang menunjukkan ketertinggalan signifikan wilayah Barsela dibandingkan dengan wilayah Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur (Pusat/Utara-Timur).

Berbagai studi dan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh secara konsisten menyoroti isu disparitas pembangunan regional.

Wilayah Barsela, yang meliputi beberapa kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi, menghadapi tantangan berat di berbagai aspek pembangunan:​

1. Kemiskinan dan Pengangguran: Secara umum, sejumlah kabupaten di Barsela seringkali memiliki angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di Utara-Timur, seperti Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara (sebelum dimasukkan dalam wilayah kemenangan). Sebagai contoh, laporan BPS menunjukkan bahwa beberapa kabupaten di Barsela memiliki persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata Aceh.

2. ​Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM): Indikator SDM seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Barsela cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wilayah sentral dan Utara-Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa akses dan kualitas pendidikan, yang merupakan kunci peningkatan daya saing SDM, masih menjadi tantangan utama di Barsela.

3. ​Pertumbuhan Ekonomi: Ketertinggalan infrastruktur dan minimnya investasi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Barsela seringkali berjalan lebih lambat atau tidak merata, yang pada akhirnya memperlebar jurang kesejahteraan dengan kawasan yang lebih maju.

​“Data pembangunan BPS membuktikan adanya kesenjangan yang parah. Mualem harus menggunakan hak prerogatifnya untuk menempatkan kader Barsela yang kompeten. Ini bukan hanya soal balas jasa, tapi soal menempatkan orang yang paling mengerti dan memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan percepatan pembangunan di kampung halamannya yang tertinggal,” tegas Dr. Samsuardi.

Ancaman Disintegrasi Wilayah Jika Terus Diabaikan

​Dr. Samsuardi menambahkan, jika kader Barsela tidak diprioritaskan, hal tersebut dikhawatirkan bakal memicu disintegrasi dan menguatnya isu-isu primodial kewilayahan yang berdampak menguatnya tuntutan percepatan pemekaran Barsela sebagai dampak ketidak adilan pembangunan daerah.

​”Isu disintegrasi wilayah ini harus menjadi atensi serius Mualem untuk menjaga basis loyalitas dukungan masyarakat Barsela dan Partai Aceh sebagai pemenang Pilkada 2024 supaya tidak dikecewakan,” tuturnya.

Tuntutan pemekaran barsela selama ini tidak lepas akibat dampak kebijakan gubernur sebelumnya yang di nilai cukup diskriminatif, tidak adil dalam aspek pembangunan. Bahkan yang mengecewakan adalah kebijakan gubenur sebelumnya yang terlihat sangat mengabaikan kader potensial Barat Selatam yang sulit sekali di akomodir pada posisi strategis pemerintahan, ujar aneuk perjuangan eks GAM.

​SIGAP, sebagai bagian integral yang mendukung penuh pasangan Mualem-Dek Fad sejak awal, berkomitmen untuk terus mengawal kepemimpinan Panglima Mualem.

​”Desakan ini adalah bentuk kecintaan dan loyalitas kami. Kami akan terus mengingatkan agar kepemimpinan Mualem-Dek Fad sukses dan dapat mengikis ketertinggalan Barsela melalui penempatan kader terbaik di posisi strategis,” tutup Dr. Samsuardi, Ketua SIGAP Aceh.