Banda Aceh, HARIANREPORTASE.com — Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia (HILPI) Cabang Aceh menggelar Diskusi Publik secara virtual melalui Zoom, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan yang dimoderatori oleh Dr. Hendra Koesmara, S.Pt., M.Sc., IPM ini menjadi bagian dari rangkaian upaya HILPI Aceh dalam memberikan masukan strategis kepada Pemerintah Aceh terkait pengembangan industri ayam petelur yang berkelanjutan dan mandiri.
Ketua Panitia, Ir. Agam Rizki, S.Pt., M.Si., IPM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari tiga agenda utama HILPI Aceh, yaitu Diskusi Internal, Diskusi Publik, dan Penyusunan Naskah Akademik Pengembangan Industri Ayam Petelur Aceh.
“Melalui diskusi ini, kami ingin memberikan kontribusi nyata berbasis kajian ilmiah agar Aceh dapat mencapai kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha peternakan untuk membangun industri ayam petelur yang tangguh dan berdaya saing.
Acara yang diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai instansi di Aceh dan luar daerah ini secara resmi dibuka oleh Ketua HILPI Aceh, Prof. Dr. Eka Meutia Sari, M.Sc.
Dalam sambutannya, Prof. Eka memberikan apresiasi kepada panitia dan peserta yang telah berpartisipasi aktif.
“HILPI Aceh berkomitmen mendukung pengembangan peternakan melalui kegiatan ilmiah seperti ini. Diharapkan hasil diskusi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan peternakan dan kemandirian pangan Aceh,” ujarnya.
Diskusi publik menghadirkan tiga pemateri dari kalangan akademisi dan praktisi peternakan Aceh.
Wakil Rektor I Universitas Teuku Umar, Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric.Sc dalam paparannya menegaskan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Aceh dalam mengembangkan industri ayam petelur.
Ia menyebutkan, Aceh memiliki SDM berkualitas dan sumber bahan baku lokal yang cukup, sehingga sudah saatnya mengambil langkah konkret.
“Sudah waktunya kita bergerak — Just Do It!” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah berkomitmen penuh, karena usaha peternakan membutuhkan kecepatan dan kesinambungan, tidak bisa menunggu proses birokrasi panjang seperti pencairan anggaran.
Sementara itu, Kepala UPTD Balai Ternak Non Ruminansia, Dinas Peternakan Aceh, Hj. drh. Yessy Fandiba, MM memaparkan fakta bahwa kebutuhan telur di Aceh mencapai dua juta butir per hari, dan dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebutuhan tersebut bisa melonjak hingga tiga juta butir per hari.
“Produksi telur lokal Aceh masih jauh dari cukup. Kita harus kembangkan industri ayam petelur sendiri agar tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ujarnya.
Pemateri ketiga, Sekretaris Komisi III DPR Aceh yang juga Pelaku usaha ternak petelur, Hadi Surya, S.TP., M.T, menyoroti rencana pemerintah menggandeng pihak asing dalam pengembangan industri ini. Ia berpendapat bahwa Aceh sudah mampu secara SDM dan teknologi, bahkan sudah banyak peternakan dengan sistem closed house di daerah tersebut.
“Kita tidak perlu bergantung pada pihak luar. Banyak pengusaha lokal siap berinvestasi. Jangan sampai industri ayam petelur mengikuti jejak pola kemitraan ayam pedaging yang justru merugikan peternak,” tegasnya.
Hadi juga mendorong pembentukan koperasi atau serikat peternak ayam petelur agar peternak memiliki daya tawar lebih kuat, terutama dalam pengadaan pakan dan obat-obatan secara kolektif.
Diskusi publik ini menjadi momentum penting bagi HILPI Aceh dalam merumuskan naskah akademik yang akan diserahkan kepada Pemerintah Aceh sebagai rekomendasi kebijakan pengembangan industri ayam petelur.
Melalui kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha, HILPI Aceh berharap Aceh dapat membangun industri peternakan unggas yang mandiri, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
