Langsa, Harian Reportase – Keberadaan perusahaan minyak dan gas (migas) yang beroperasi di Aceh, termasuk PT Medco Energi Internasional Tbk dan konsorsium pengelola Blok Andaman, dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Karena itu, apabila aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas tersebut tidak menghadirkan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat setempat, maka keberadaannya patut dievaluasi secara menyeluruh.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang (STAI-AT), Dr. T. Muhammad Nurdin, SH., M.Si., dalam seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Ilmuwan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh di Dara Kupi, Kota Langsa, Senin (15/6/2026).
Menurut akademisi yang akrab disapa Popon tersebut, kritik terhadap perusahaan-perusahaan migas bukanlah tanpa dasar. Berbagai data dan fakta lapangan menunjukkan bahwa hingga kini manfaat keberadaan industri migas, khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), belum dirasakan secara merata oleh masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas eksplorasi migas di kawasan Aceh Timur telah berlangsung sejak lama, mulai dari era PT Asamera hingga kemudian dilanjutkan oleh PT Medco pasca-MoU Helsinki. Namun, menurutnya, masyarakat di kawasan Blang Nisam, Alue Rambong, dan wilayah sekitarnya belum memperoleh manfaat yang sebanding dengan besarnya potensi sumber daya alam yang dieksploitasi.
“Pertanyaannya, apa manfaat nyata keberadaan perusahaan migas tersebut bagi masyarakat Aceh Timur, khususnya warga di sekitar wilayah operasi? Program CSR belum berjalan optimal dan belum memberikan dampak yang dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Dr. Muhammad Nurdin menegaskan bahwa perusahaan migas semestinya memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar terhadap masyarakat lokal. Ia menilai bahwa kontribusi perusahaan terhadap pengembangan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat masih jauh dari harapan.
Selain itu, keterlibatan tenaga kerja lokal juga dinilai belum maksimal. Menurutnya, sebagian besar masyarakat setempat hanya memperoleh kesempatan kerja pada sektor-sektor yang bersifat non-strategis, sementara posisi-posisi penting masih didominasi tenaga kerja dari luar daerah.
Ia juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang dinilai belum proporsional dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari sektor migas. Beberapa pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dianggap belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Jika kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat tidak dapat diwujudkan secara nyata, maka keberadaan perusahaan tersebut perlu dipertanyakan. Bahkan, lebih baik meninggalkan Aceh daripada hanya mengambil sumber daya tanpa memberikan manfaat yang sepadan bagi daerah,” tegasnya.
Potensi Blok Andaman dan Kekhawatiran Aceh Menjadi Penonton pada sesi berikutnya, Dosen Universitas Samudra sekaligus Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Universitas Samudra, Dr. Banta Cut, ST., MT., mengulas potensi besar kawasan migas Andaman yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional.
Menurutnya, kawasan Andaman yang berada di lepas pantai utara Aceh terdiri atas enam wilayah kerja migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.
Kawasan tersebut menjadi pusat perhatian setelah ditemukannya cadangan gas alam raksasa berskala multi-Trillion Cubic Feet (TCF) melalui sejumlah sumur eksplorasi seperti Layaran-1 dan Tangkulo-1.
Ia menilai bahwa besarnya potensi migas tersebut dapat menjadi momentum penting bagi kebangkitan ekonomi Aceh. Namun demikian, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila Pemerintah Aceh memiliki posisi strategis dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan terkait sektor migas.
“Potensi yang dimiliki kawasan Andaman sangat besar dan dapat mengubah masa depan ekonomi Aceh.
Namun apabila Aceh tidak memiliki peran yang kuat dalam pengelolaannya, masyarakat hanya akan menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujar Dr. Banta Cut.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu pada era industri migas Arun menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan agar sejarah tersebut tidak kembali terulang.
Selain itu, ia juga mendorong peningkatan keterlibatan putra-putri daerah dalam industri migas, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun kesempatan kerja pada posisi-posisi strategis.
Revisi UUPA dan Pentingnya Penguatan Posisi Politik Aceh
Sementara itu, Ketua STAI Aceh Tamiang, Dr. Rizki Maulana, S.Sos., MSP., MH., memandang bahwa polemik pengelolaan migas Aceh tidak dapat dipisahkan dari pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Menurutnya, persoalan migas bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika politik hukum yang menyangkut relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Persoalan ini harus dilihat dalam perspektif politik hukum. Yang diperdebatkan bukan hanya perubahan pasal-pasal tertentu, melainkan bagaimana kewenangan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam UUPA dapat dijalankan secara optimal sesuai prinsip otonomi khusus dan keistimewaan Aceh,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai diperlukan diplomasi politik yang kuat dan berkelanjutan dari Pemerintah Aceh, baik melalui jalur eksekutif maupun dukungan anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh, guna memastikan kepentingan daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan nasional.
Menurutnya, kekuatan politik Aceh yang solid menjadi faktor penting dalam memperjuangkan hak-hak daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu fondasi utama ekonomi Aceh.
Seminar bertajuk “Peranan HISSI dalam Mengawasi Eksplorasi Migas Aceh, Blok Medco dan Ancamannya terhadap Kesejahteraan Rakyat Aceh” tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh akademisi dan organisasi masyarakat, di antaranya Ketua Pimpinan Wilayah Al Washliyah Aceh Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH., MH., M.Pd., Muslim Agani, SH., MH., serta berbagai akademisi dan pemerhati kebijakan publik lainnya.
Versi ini lebih layak untuk media online, dengan alur yang lebih rapi, bahasa lebih akademis, serta judul yang lebih tajam dan provokatif namun tetap berada dalam koridor jurnalistik.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
