Banda Aceh, Harian Reportase – Di tengah upaya pemulihan warga pascabanjir di sejumlah wilayah Aceh, ruang publik digital justru dipenuhi narasi positif mengenai kinerja pemerintah.
Pola penyebaran informasi yang seragam di media sosial memunculkan dugaan adanya mobilisasi buzzer untuk mengelola opini publik dan meredam kritik terhadap penanganan bencana.
Sejumlah laporan menyebutkan adanya tekanan terhadap influencer dan konten kretor agar tidak mengunggah kondisi kerusakan infrastruktur, penderitaan warga, serta minimnya kehadiran negara di wilayah terdampak. Praktik tersebut dinilai menghambat kebebasan berekspresi dan mengaburkan realitas lapangan.
Samsul, menilai strategi komunikasi pemerintah lebih menitikberatkan pencitraan dibanding transparansi. Ia menyebut, narasi kunjungan pejabat dan bantuan simbolik tidak sepenuhnya mencerminkan situasi warga yang masih kehilangan rumah, mata pencaharian, serta akses layanan dasar.
“Ada jarak yang lebar antara narasi negara dan kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Menurut Samsul, kondisi ini menunjukkan lemahnya kendali kepemimpinan nasional dalam memastikan respons bencana berjalan efektif. Presiden Prabowo Subianto dinilai belum mampu mengonsolidasikan seluruh instrumen negara agar fokus pada pemulihan substantif, bukan sekadar pengendalian opini publik.
Ia mengingatkan, penanganan banjir Aceh memerlukan pendekatan struktural jangka panjang, mencakup penataan daerah aliran sungai, pengendalian alih fungsi lahan, dan evaluasi proyek infrastruktur pengendali banjir. “Tanpa perbaikan mendasar, bencana akan terus berulang,” katanya.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
