GMA: Sejumlah SKPA Perlu Dievaluasi

Banda Aceh, HARIANREPORTASE.com —  Koordinator Gerakan Mahasiswa Aceh (GMA) Ulil Absar, Mendukung penuh apa yang disampaikan oleh DPR Aceh tentang beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berkinerja buruk atau ‘rapor merah’.

“Apa yang disampaikan oleh anggota DPR Aceh itu, sangat tepat, ibarat mobil, kalau mobil bagus, tapi jika roda-roda mobil bocor, itu mustahil bisa berjalan dengan baik mobilnya, maka evaluasi beberapa kepala SKPA sangatlah tepat,” ujar Ulil melalui keterangan tertulis kepada Harianreportase.com, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, kepala SKPA yang buruk itu adalah Kepala Dinas Peternakan, karena dianggap gagal dalam melakukan swasembada daging.

“Terbukti, sejak beliau menjabat, harga daging setiap meugang, harga daging masih mahal, ini bentuk kegagalan yang sangat nyata,” terangnya.

Padahal, sebutnya, anggota DPR Aceh sangat banyak memplotkan dana pokir atau aspirasi di dinas peternakan, tapi nyatanya realisasi sangat rendah, dan sampai saat ini, tidak ada penggemukan sapi dan lainnya yang berhasil di Aceh.

“Kalau modal untuk swasembada daging sebagai modal awal ini saja gagal, kita tidak perlu bercerita langit, kalau nyatanya kita masih bumi. Maka dari itu, Kadis dan perangkatnya wajib dicopot,” tegas ulil.

Selanjutnya adalah Kepala Inspektorat juga dinilai belum bekerja secara maksimal, sehingga tidak sedikit pejabat kita yang tersangkut dengan penegak hukum.

“Ketika inspektorat gagal menjadi polisinya ASN atau APIP, maka ASN cenderung menjadi sapi perah ketika bermasalah dengan hukum,” ungkapnya.

Bukan saja itu, Ulil Absar yang juga Mantan Wakil ketua SEMA Fakultas Hukum & Syariah UIN Ar-raniry juga menilai kepala dinas pertanahan Aceh juga memiliki rapor merah.

Buktinya, lanjutnya, banyak sekali di instansi ini masih bermasalah, salah satu masalah yang paling nyata dan kami anggap gagal, adalah sampai saat ini, Kadis pertanahan belum menampakkan kinerjanya, salah satunya persoalan lahan Kombatan GAM, yang diamanahkan oleh UUPA, sampai saat ini, belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

“Terbukti, sampai saat ini belum ada lahan yang dinikmati oleh para kombatan, jadi ini juga bermasalah dan wajib dievaluasi,” pungkasnya.