Sosok Pj Gubernur Aceh, Lemkaspa : Sipil Atau Militer Bukan Persoalan

Banda Aceh, Harian Reportase — Menjelang akhir jabatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh pada 5 Juli mendatang, sosok PJ yang menduduki kursi No 1 di Provinsi Aceh kian gencar dibicarakan dikalangan publik.

Sebagian pihak menginginkan sosok PJ Gubernur Aceh harus dijabat dari kalangan sipil, namun tidak sedikit pula yang menghendaki PJ Gebernur Aceh diduduki dari kalangan militer.

Latar belakang sosok yang menjabat sebagai PJ kedepan bukan suatu persoalan yang harus diperdebatkan, justru yang menjadi persoalan adalah ketidakmampuan PJ kedepan dalam menyikapai persoalan-persoalan yang didera Aceh saat ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Aceh, Samsul Bahri, dalam menanggapi munculnya beberapa statemen yang menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat Aceh.

Menurutnya, kalangan Sipil maupun Militer bukan sesuatu yang harus diperdebatkan.

“Selama dia mampu membangun Aceh kearah yang lebih baik kenapa harus diperdebatkan, selama ini harapan masyarakat Aceh kedepan, sosok Pj Gubernur Aceh harus memiliki gagasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan klasik di Aceh,” kata Samsul, Minggu (29/5/2022)

Samsul juga menerangkan, apabila ada pihak yang mengaetkan kalangan militer dengan trauma masa lalu, ini sesuatu yang mustahil dan tidak memiliki relevansi dengan kondisi Aceh hari ini.

Aceh saat ini sudah memasuki masa perdamaian yang harus dirawat dengan mengisi pembangunan dengan peningkatan kualitas SDM Aceh.

“Kondisi Aceh pasca damai sudah cukup kondusif, dalam hal ini pasti semua pihak tetap mempertahan kondisi Aceh yang damai dan masyarakat dapat menjalankan aktifitas, walaupun Pj itu diduduki kalangan militer,” lanjut Samsul.

Lebih lanjut tambah ketua Lemkaspa, persoalan hari ini Aceh justru berbanding terbalik dengan apa yang dikuawatirkan oleh masyarakat Aceh.

Kondisi Aceh hari ini diselimuti dengan persoalan-persoalan yang tak kunjung selesai, contohnya kemiskinan, lapangan kerja, dan kondisi moral masyarakat yang kian terpuruk.

Maka kedepan sosok Pj yang ideal dalam menangani hal tersebut harus memiliki kemampuan dalam hal mengatasi kemiskinan, minimal posisi Aceh tidak lagi berada dalam kategori termiskin di Pulau Sumatera.

“Saya rasa persoalan tersebut yang perlu dipertimbangan untuk semua kalangan. Bukan mempersoalkan latar belakang Pj Gubernur Aceh kedepan,” demikian tutup Samsul.***