BPN Percepat Penyediaan Tanah untuk Huntara dan Huntap Korban Bencana di Aceh

Banda Aceh, HARIANREPORTASE.com — Upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh terus dilakukan. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat penyediaan tanah bagi pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, serta Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk menyatukan langkah berbagai pihak dalam memastikan kesiapan lahan bagi pembangunan hunian bagi korban bencana.

Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah langkah strategis dibahas, mulai dari sinkronisasi data pertanahan, kesiapan lokasi yang akan digunakan, hingga penyelarasan kebijakan antar pemangku kepentingan. Hal ini dinilai penting agar proses pembangunan huntara dan huntap dapat berjalan secara terencana, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh menegaskan bahwa percepatan penyediaan tanah menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung program pemulihan pascabencana. Dengan ketersediaan lahan yang jelas dan legal, proses pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.

Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses penyiapan lahan. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui percepatan penyediaan tanah tersebut, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dapat berjalan berkelanjutan. Selain memberikan tempat tinggal yang layak dan aman, langkah ini juga diharapkan mampu menghadirkan kepastian hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.