Idi, HARIANREPORTASE.com – Sejumlah pelaku seni di Kabupaten Aceh Timur menilai tata kelola kebudayaan daerah masih jauh dari harapan. Selain menyoroti tidak aktifnya Dewan Kesenian Aceh (DKA) Kabupaten Aceh Timur, mereka juga mengeluhkan minimnya pelibatan seniman dalam berbagai program pemerintah serta tidak adanya terobosan yang mampu menghidupkan ekosistem seni dan budaya secara berkelanjutan.
Salah seorang pelaku seni dan praktisi kreatif Aceh Timur, Misbahhuddin, mengatakan lembaga yang semestinya menjadi wadah komunikasi dan perjuangan aspirasi para seniman kini tidak lagi menjalankan fungsinya.
“Di Aceh Timur sebenarnya ada Dewan Kesenian Aceh yang dibentuk sebagai wadah menyuarakan aspirasi dan membangun kolaborasi antarpelaku seni. Namun, kenyataannya lembaga tersebut mati suri dan tidak aktif. Akibatnya, para seniman kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun membangun jejaring,” ujar Misbahhuddin saat ditemui di Idi.
Menurutnya, kondisi tersebut diperburuk oleh pola kerja perangkat daerah yang membidangi kebudayaan karena dinilai kurang proaktif menjangkau komunitas seni di tingkat akar rumput.
Ia menilai pemerintah lebih banyak menunggu masyarakat datang menyampaikan usulan, dibandingkan melakukan pendekatan langsung kepada komunitas-komunitas seni yang tersebar di berbagai kecamatan.
“Pelibatan seniman selama ini belum menyeluruh. Yang dilibatkan cenderung orang-orang yang sama, sementara banyak pelaku seni lain yang memiliki potensi justru tidak pernah tersentuh,” katanya.
Misbahhuddin juga menyoroti belum adanya program inovatif yang dirancang sesuai kebutuhan daerah.
Menurutnya, berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama ini lebih bersifat menjalankan agenda rutin dari pemerintah pusat maupun provinsi tanpa diikuti program pembinaan yang berkelanjutan di tingkat kabupaten.
“Sampai hari ini belum terlihat terobosan yang benar-benar lahir dari kebutuhan daerah. Kegiatan yang ada lebih banyak merupakan program turunan sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekosistem seni di Aceh Timur,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, para pelaku seni berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Timur segera melakukan pembenahan tata kelola kebudayaan secara menyeluruh.
Mereka juga mendorong agar fungsi Dewan Kesenian Aceh di tingkat kabupaten diaktifkan kembali sebagai ruang yang inklusif bagi seluruh pelaku seni.
Selain itu, mereka mengusulkan penyediaan creative hub atau ruang kreatif publik yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkarya, berdiskusi, berkolaborasi, dan mengembangkan potensi generasi muda.
“Kami membutuhkan komitmen nyata, bukan sekadar menjalankan program tahunan. Pemerintah harus berani membuka ruang dialog, mengaktifkan kembali lembaga kebudayaan, serta melibatkan seluruh pelaku seni tanpa membedakan latar belakang. Potensi generasi muda Aceh Timur jangan sampai terabaikan,” tutup Misbahhuddin.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan dari instansi pemerintah yang membidangi urusan kebudayaan di Kabupaten Aceh Timur terkait berbagai masukan dan kritik yang disampaikan para pelaku seni tersebut.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
