Award Winners

Aceh di Persimpangan: Ketahanan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Belum Sepenuhnya Tangguh

Harian Reportase - Jumat, 1 Mei 2026
Aceh di Persimpangan: Ketahanan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Belum Sepenuhnya Tangguh
Faisal Ibn Sabi, M.E, CWC  
Penulis
|
Bagikan:

Oleh : Faisal Ibn Sabi, M.E, CWC


HARIANREPORTASE.com — Aceh kerap disebut sebagai salah satu lumbung pangan di Sumatera. Namun, di balik potensi itu, realitas menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi, pangan, dan energi di daerah ini masih berada pada titik yang rentan bahkan cenderung fluktuatif.

Data terbaru menunjukkan bahwa produksi padi Aceh pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,66 juta ton gabah kering giling (GKG), namun pada 2025 justru mengalami penurunan sekitar 2,7 persen. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal bahwa fondasi ketahanan pangan Aceh belum stabil.

*Pangan: Potensi Besar, Ketergantungan Tinggi*
Secara historis, sektor pertanian khususnya padi, merupakan tulang punggung pangan Aceh. Bahkan, dalam beberapa kajian, padi pernah menjadi subsektor unggulan daerah. Namun tren terbaru menunjukkan beberapa isu klasik yang belum terselesaikan:
* Produktivitas padi yang fluktuatif
* Alih fungsi lahan pertanian
* Infrastruktur irigasi yang belum merata
* Rantai distribusi lemah
* Ketergantungan pada pasokan luar daerah untuk komoditas tertentu.
Aceh memang mampu menghasilkan beras dalam jumlah besar, tetapi distribusi dan ketersediaan tidak merata. Wilayah tertentu bahkan masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain, dengan konsumsi beras terkonsentrasi hingga 60% di wilayah timur-utara.

Baca Juga:  Mobilisasi Buzzer dan Intimidasi Influencer Warnai Penanganan Banjir Aceh

Lebih jauh, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Aceh masih tergolong rawan pangan dalam kategori sedang hingga tinggi. Ini menjadi paradoks: daerah penghasil pangan, tetapi belum sepenuhnya tahan pangan.

*Ekonomi: Tumbuh, Tapi Belum Kuat*
Ketahanan ekonomi Aceh juga menghadapi tantangan struktural. Ketergantungan pada transfer fiskal dari pusat berupa dana otonomi khusus (otsus) membuat ekonomi Aceh belum cukup resilien terhadap guncangan.

Baca Juga:  29 Hakim Terjerat Kasus Suap Ratusan Miliar

Struktur ekonomi Aceh yang belum terdiversifikasi, pertumbuhan produktivitas UMKM yang masih rendah menambah, serta ketersediaan lapangan kerja menjadi persoalan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan kata lain, ekonomi Aceh masih sangat bergantung pada dana anggaran pemerintah dan sangat rentan terhadap shock eksternal.

*Energi: Potensi Besar, Pemanfaatan Minim*
Di sektor energi, Aceh sebenarnya memiliki keunggulan strategis, baik dari sumber daya alam maupun potensi energi terbarukan. Namun, persoalan utamanya bukan pada ketersediaan, melainkan pada optimalisasi.

Beberapa daerah kabupaten di Aceh masih menghadapi keterbatasan akses energi yang stabil dan terjangkau. Padahal sumber daya energi terbarukan (air, panas bumi, surya) tersedia dengan melimpah di Aceh.

Kemandirian energi Aceh masih jauh dari kata layak. Ketergantungan Aceh terhadap sumber energi fosil dan pasokan luar masih sangat besar, sehingga perlu ada langkah konkrit dari stakeholder dan swasta untuk mengoptimalisasi potensi energi terbarukan di Aceh.

Baca Juga:  Pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama 2025 Segera Dibuka, Berikut Syaratnya

*Arah Kebijakan: Integrasi atau Stagnasi*
Masalah utama Aceh bukan kekurangan potensi, tetapi kurangnya integrasi kebijakan. Ketahanan pangan, ekonomi, dan energi masih berjalan dalam pendekatan sektoral, belum menjadi satu ekosistem pembangunan yang utuh dan terhubung.
Beberapa langkah strategis yang mendesak dilakukan:
* Modernisasi pertanian berbasis teknologi
* Penguatan cadangan pangan daerah melalui program lumbung pangan.
* Diversifikasi ekonomi di luar sektor primer
* Investasi serius pada energi terbarukan lokal
Tanpa langkah ini, Aceh berisiko terus berada dalam siklus yang sama: kaya potensi, namun lemah dalam ketahanan.

Aceh tidak kekurangan sumber daya. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengubah pendekatan pembangunan Aceh dari sekadar produksi menuju ketahanan yang berkelanjutan.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar