Award Winners

Tindak Lanjuti Pedoman KPK, Pemkab dan Kantah Aceh Timur Targetkan Sertipikasi 27 Persil Aset Daerah pada 2026

Harian Reportase - Minggu, 1 November 2026
Tindak Lanjuti Pedoman KPK, Pemkab dan Kantah Aceh Timur Targetkan Sertipikasi 27 Persil Aset Daerah pada 2026
  
Bagikan:

IDI, HARIANREPORTASE.com — Pengamanan aset fasilitas umum dan pencegahan potensi sengketa maupun penyimpangan administratif menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Timur. Keduanya resmi menyepakati percepatan pensertipikatan 27 persil Barang Milik Daerah (BMD) untuk tahun anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama di Aula Rapat Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Jumat (30/10/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor B/4679/KSP.00.70-73/07/2026 tanggal 27 Juli 2026 terkait Pedoman Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2026.

Baca Juga:  Antisipasi Penumpukan Berkas, Kementerian ATR/BPN Uji Coba Layanan Pengukuran Terjadwal di 38 Kantor Pertanahan

Dalam pelaksanaannya, puluhan bidang tanah yang menjadi sasaran legalisasi merupakan aset strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik di sejumlah kecamatan. Aset tersebut meliputi lahan infrastruktur jalan kabupaten, fasilitas kesehatan berupa UPTD Puskesmas, sarana pendidikan mulai dari TK Pembina, SD, SLTP, hingga Sanggar Kegiatan Belajar, serta tanah bangunan milik pemerintah daerah.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) / Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Teuku Reza Rizki, S.H., M.Si., atas nama Pemkab Aceh Timur selaku Pengelola Barang Milik Daerah, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Zulkhaidir, S.E., M.M. Turut hadir mendampingi Kepala Subbagian Tata Usaha Kantah Aceh Timur Ayu Novianti, S.E., serta Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Fakhrurrazi Salim, S.SiT., M.M.

Baca Juga:  Pimpin Rapim, Menteri Nusron Canangkan Transformasi Layanan Pertanahan

Melalui kepastian legalitas hukum atas aset-aset publik tersebut, pemerintah daerah dan instansi pertanahan berupaya menertibkan tata kelola administrasi BMD sekaligus menutup celah kerawanan hukum terhadap aset negara di wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar