Banda Aceh, Harian Reportase – Kebijakan penutupan akses Jalan Nasional Enang-Enang yang menghubungkan wilayah pesisir Aceh dengan Dataran Tinggi Gayo memicu gelombang kritik keras dari masyarakat. Jalur vital yang menjadi urat nadi mobilitas barang dan orang itu dinilai semakin memperburuk kondisi warga yang sudah berbulan-bulan terdampak bencana banjir dan longsor.
Pengamat kebijakan publik Aceh, Samsul Bahri, menilai situasi ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan dan buruknya respons BPJN Aceh dalam menangani infrastruktur strategis pascabencana.
Menurutnya, hingga lebih dari tujuh bulan pascabencana, tidak terlihat adanya langkah percepatan yang signifikan di lapangan, meskipun jalur tersebut sangat menentukan pergerakan ekonomi masyarakat.
“Ini sudah menunjukkan persoalan serius dalam cara kerja dan kepemimpinan. Ketika masyarakat secara swadaya membuka akses agar ekonomi bisa bergerak, justru ditutup kembali tanpa solusi yang jelas. Ini menunjukkan rendahnya kepekaan terhadap penderitaan masyarakat,” kata Samsul Bahri, Selasa (23/6/2026).
Ia menegaskan bahwa Jalan Lintas Tengah Aceh bukan sekadar infrastruktur biasa, tetapi jalur strategis yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat antarwilayah.
Menurutnya, alasan keselamatan yang disampaikan BPJN Aceh tidak boleh dijadikan dasar tunggal tanpa diiringi percepatan penanganan nyata di lapangan. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa progres yang jelas, maka hal tersebut mencerminkan kegagalan manajemen penanganan infrastruktur oleh pihak terkait.
“Keselamatan penting, tapi tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan akses vital masyarakat terputus tanpa kepastian. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi soal keberpihakan dan kemampuan mengambil keputusan,” ujarnya.
Penutupan akses Enang-Enang menjadi puncak kekecewaan publik terhadap kinerja BPJN Aceh. Ia mendesak Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan BPJN Aceh, bahkan membuka peluang pencopotan jabatan.
“Kalau seorang pimpinan tidak mampu memastikan penanganan infrastruktur berjalan cepat dan justru kebijakannya memperparah kesulitan masyarakat, maka evaluasi total bahkan pencopotan jabatan itu harus dipertimbangkan secara serius,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat turun langsung meninjau kondisi di lapangan agar memahami dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat akibat terputusnya akses tersebut.
Pola kepemimpinan tidak responsif terhadap situasi darurat
“Bagaimana mungkin lembaga yang menangani infrastruktur vital tidak mampu mengambil keputusan yang cepat dan berpihak pada masyarakat. Ini bukan hanya persoalan lambannya pekerjaan, tetapi juga persoalan ketidakmampuan membaca situasi krisis,” tambahnya.
Sementara itu, BPJN Aceh sebelumnya menyatakan penutupan akses dilakukan karena pertimbangan keselamatan pengguna jalan, mengingat kondisi lereng dan badan jalan di kawasan Enang-Enang masih berpotensi longsor.
Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik masyarakat yang menuntut adanya solusi cepat dan kepastian pembukaan kembali jalur nasional tersebut.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
