Kantor Pertanahan Aceh Timur Serahkan Sertipikat Tanah ASMIL Peudawa Yonif TP 853/BRB

Aceh Timur, HARIANREPORTASE.com — Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menertibkan dan mengamankan aset negara kembali diwujudkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur melalui penyerahan sertipikat tanah Barang Milik Negara (BMN) kepada ASMIL Peudawa Yonif TP 853/BRB di Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur.

Penyerahan sertipikat berlangsung pada Rabu, 15 Oktober 2025, di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.

Kepala Kantor Pertanahan, Zulkhaidir, SE, MM, menyerahkan langsung sertipikat tersebut kepada Letda Raihan Zaky Ayyasy, ST, yang bertindak sebagai Ws. Pasilog Yonif TP 853/BRB Peudawa.

Acara turut disaksikan oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Muzakkir, SH, serta pegawai Kantor Pertanahan Aceh Timur, Reza Apriadi, SH. Prosesi berlangsung dalam suasana formal dan penuh makna, menandai langkah penting dalam upaya penguatan tata kelola aset pertahanan negara.

Kepala Kantor Pertanahan Aceh Timur, Zulkhaidir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyerahan sertipikat ini merupakan bagian dari program nasional penataan dan legalisasi aset negara yang dikelola oleh berbagai instansi pemerintah dan TNI.

“Sertipikat ini menjadi bukti sah kepemilikan negara atas tanah yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. Dengan sertipikat ini, aset negara terlindungi secara hukum dan tercatat resmi dalam sistem administrasi pertanahan,” ujar Zulkhaidir.

Sementara itu, Letda Raihan Zaky Ayyasy menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan Kantor Pertanahan Aceh Timur yang telah membantu proses pensertipikatan aset militer tersebut.

“Kami sangat berterima kasih atas kerja sama dan perhatian dari pihak BPN. Sertipikat ini menjadi bentuk nyata sinergi antara TNI dan BPN dalam menjaga serta menertibkan aset negara,” ungkapnya.

Penyerahan sertipikat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara BPN dan TNI di Aceh Timur, khususnya dalam pengamanan aset-aset strategis negara agar memiliki kepastian hukum dan terlindungi dari potensi sengketa di masa mendatang.