HARIANREPORTASE.com — Terdapat lima topik populer seminggu terakhir yang banyak diakses masyarakat, mulai dari soal UKT, hingga Tapera yang dianggap dapat membebani rakyat.
Berikut daftar lima topik populer minggu ini yang dilansir dari laman tempo.co, Senin (3/6/2024) :
1. Segini Harta Kekayaan Nadiem Makarim, Mendikbudristek yang Akhirnya Batalkan Kenaikan UKT
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memutuskan untuk membatalkan sementara kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN).
Keputusan ini diambil Nadiem berdasarkan hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pengumuman pembatalan ini dilakukan Nadiem di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024.
“Saya berharap, calon mahasiswa baru agar diberitahukan mengenai kebijakan terakhir pembatalan kenaikan UKT. Jika tidak jadi mengundurkan diri, perlu diterima kembali,” ucap Nadiem, Senin.
Sebelumnya, sejumlah PTN mulai menaikan jumlah UKT untuk mahasiswa baru, berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbudristek. Namun, kenaikan UKT tinggi tersebut membuat banyak kalangan protes. Akhirnya, berbagai aksi demonstrasi dilakukan guna mendesak pembatalan aturan tersebut.
Harta Kekayaan Nadiem Makarim
Melansir dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nadiem Makarim memiliki harta kekayaan sebesar Rp 4,8 triliun. Angka ini berdasarkan laporan yang diserahkan Nadiem pada 31 Maret 2023 untuk pelaporan LHKPN periode 2022.
Jumlah harta kekayaan Nadiem ini bersumber dari berbagai jenis aset yang dimiliki. Seperti tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya.
2. Prabowo Tunjuk Keponakannya Thomas Djiwandono Masuk Tim Sinkronisasi, TKN: karena Rekam Jejaknya Mengelola Keuangan
Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk keponakannya, yakni Thomas Djiwandono, atau akrab disapa Tommy, menjadi bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan saat ini ke pemerintahan baru. Dalam tim yang diketuai Sufmi Dasco Ahmad itu, Tommy didapuk mengurusi bidang ekonomi dan keuangan.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menyebut penunjukan ini atas dasar rekam jejak yang dimiliki Tommy. Dia menyatakan, Prabowo memang sangat mempercayai Tommy mengelola keuangan, seperti keuangan Partai Gerindra dan kampanye.
“Setahu saya, Mas Tommy memang yang selama ini dipercaya Pak Prabowo mengelola keuangan Gerindra dan kampanye beliau,” ujar Dradjad kepada Tempo pada Ahad, 2 Juni 2024.
3. Tolak Angkutan Online Dikenai Pungutan Tapera, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia: Sangat Memberatkan
Pemerintah, melalui PP Nomor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Tapera, akan memungut iuran 3 persen dari penghasilan pekerja.
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, mengatakan organisasinya menolak PP Tapera itu. Dia menyebut aturan itu akan membebani pekerja angkutan online seperti ojek, taksi, dan kurir.
“SPAI menolak Tapera karena potongan sebesar 3 persen dari upah sangat memberatkan pekerja angkutan online seperti taksol, ojol, dan kurir di tengah kenaikan harga barang-barang,” kata Lily saat dihubungi pada Ahad, 2 Juni 2024.
4. Siapa Menteri Keuangan Prabowo-Gibran? Ini Kata TKN dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi
Tepat 140 hari lagi presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) akan dilantik. Keduanya akan resmi bekerja memimpin negara mulai 20 Oktober 2024.
Hingga saat ini, belum ada informasi pasti yang disampaikan oleh tim, sosok-sosok mana yang akan mengisi kursi menteri sebagai pembantu presiden, termasuk Menteri Keuangan atau Menkeu.
Selama ini, sejumlah nama-nama dikabarkan menjadi kandidat Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati. “Saya rasa Pak Prabowo sudah memiliki gambaran, tapi beliau yang mengetahuinya,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Juni 2024.
5. 2021, BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 Miliar
Sebelum ramai soal pemotongan gaji pekerja untuk tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera belakangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut pada 2021 lalu.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu dilakukan BPK khususnya untuk memeriksa pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021. Pemeriksaan itu dilakukan di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.
Secara keseluruhan, laporan bernomor 202/LHP/XVI/l2/2021 tertanggal 31 Desember 2021 itu membeberkan lima hasil pemeriksaan yang dilakukan.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
