Pemerintah Didesak Buka Akses NGO Internasional untuk Pemulihan Pasca Banjir Sumatera

Banda Aceh, HARIANREPORTASE.com – Desakan agar Pemerintah Indonesia membuka akses lebih luas bagi organisasi non-pemerintah (NGO) internasional menguat setelah banjir besar yang melanda Sumatera memasuki fase pasca banjir.

Meski air telah surut di beberapa titik, berbagai wilayah masih menghadapi krisis lanjutan, mulai dari kekurangan pangan, air bersih, sampai meningkatnya risiko penyakit menular.

Analis kebijakan publik dan tokoh masyarakat Aceh, Samsul Bahri, menilai bahwa fase pasca banjir justru membutuhkan intervensi yang lebih sistematis karena dampaknya berlangsung lebih lama dibanding fase tanggap darurat awal.

“Pasca banjir adalah fase paling krusial. Banyak daerah menghadapi krisis kesehatan, sanitasi buruk, serta kerusakan infrastruktur vital. Pemerintah perlu membuka akses bagi NGO internasional agar dukungan logistik, medis, dan pemulihan jangka panjang dapat segera dilakukan,” tegasnya.

Menurut Samsul, kapasitas pemerintah daerah sering kali terbatas dalam penanganan pascabencana berskala besar. Keterlibatan NGO internasional dapat mempercepat pemulihan, khususnya dalam penyediaan shelter, layanan kesehatan, suplai air bersih, dan perbaikan infrastruktur dasar.

“NGO internasional memiliki teknologi pemulihan cepat, tenaga medis, hingga kemampuan manajemen air bersih dan sanitasi. Semua itu sangat dibutuhkan pasca banjir, bukan hanya saat air naik,” ujarnya.

Laporan dari relawan di lapangan mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah terdampak masih terisolasi secara logistik akibat jembatan runtuh, jalan berlumpur, dan jaringan listrik yang belum pulih. Kondisi ini membuat distribusi bantuan jangka panjang, seperti makanan tambahan, obat-obatan, hingga kebutuhan anak dan lansia berjalan lambat.

Samsul menekankan pentingnya membuka humanitarian corridor yang memudahkan NGO internasional masuk dan beroperasi tanpa hambatan administratif yang tidak relevan dengan kondisi darurat.

“Pasca banjir bukan saatnya birokrasi bertele-tele. Ada ancaman penyakit diare, leptospirosis, hingga demam berdarah. Akses bantuan harus dibuka seluas-luasnya agar korban tidak jatuh dalam bencana lanjutan,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem data real-time mengenai kerusakan, kebutuhan warga, dan titik rawan kesehatan. Tanpa data yang akurat, kata Samsul, proses pemulihan tidak akan efektif dan berpotensi menciptakan ketimpangan bantuan antarwilayah.

Menurut Samsul, banyak negara telah menerapkan pola kolaborasi kuat antara pemerintah dan NGO internasional dalam fase pemulihan pascabencana, dan hasilnya mempercepat rehabilitasi sosial maupun ekonomi masyarakat.

“Indonesia harus mengadopsi model kolaboratif itu. Pasca banjir Sumatera adalah ujian besar bagi tata kelola kebencanaan kita. Membuka akses bagi NGO internasional adalah langkah strategis yang tidak bisa ditunda,” tutupnya.