Aceh Timur, HARIANREPORTASE.com — Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Aceh Timur mengecam keras keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI yang menetapkan empat pulau di kawasan perairan Aceh Singkil sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3002.2.2-2138 Tahun 2025. Empat pulau yang dipermasalahkan itu adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.
Ketua LAI BPAN Aceh Timur, Tarmizi, SH, S.Sos.I, MA, menyatakan bahwa keputusan Mendagri ini tidak dapat diterima.
Menurutnya, secara historis, geografis, dan administratif, keempat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
“Selama ini, pulau-pulau tersebut dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Bahkan dalam sejumlah dokumen agraria dan peta wilayah, keempatnya tercatat sebagai bagian dari Aceh,” tegas Tarmizi, Jum’at (13/6/2025).
Ia menambahkan bahwa penetapan sepihak tersebut merupakan bentuk perampasan wilayah yang melukai rasa keadilan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah hukum serta advokasi melalui jalur formal.
Tarmizi juga mendorong keterlibatan para ahli sejarah, geospasial, dan penataan batas wilayah untuk memastikan hak-hak wilayah Aceh tidak diabaikan.
“Ini bukan sekadar soal wilayah, tapi menyangkut eksistensi Aceh dan hak masyarakat yang telah lama hidup dan bergantung pada pulau-pulau tersebut,” pungkas Tarmizi.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
