Inflasi Aceh Capai 6,3 Persen, Salah Satu Provinsi Dengan Inflasi Tinggi

Harian Reportase - Senin, 12 September 2022
Inflasi Aceh Capai 6,3 Persen, Salah Satu Provinsi Dengan Inflasi Tinggi
Presiden Joko Widodo (Jokowi)  
Penulis
|
Editor

Jakarta, HARIANREPORTASE.com — Inflasi Aceh mencapai 6,3 Persen, Aceh termasuk salah satu dari 10 Provinsi dengan data inflasi tinggi.

Hal itu diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada rapat pengendalian inflasi bersama para kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

10 Provinsi yang diungkapkan Presiden dengan Angka inflasi tinggi adalah :

  1. Jambi – 7,7 persen
  2. Sumatera Barat – 7,1 persen
  3. Kalimantan Tengah – 6,9 persen
  4. Maluku – 6,7 persen
  5. Papua – 6,5 persen
  6. Bali – 6,4 persen
  7. Bangka Belitung – 6,4 persen
  8. Aceh – 6,3 persen
  9. Sulawesi Tengah – 6,2 persen
  10. Kepulauan Riau – 6 persen

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan 10 kabupaten/kota dengan angka inflasi tinggi.

10 kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi tersebut adalah :

  1. Luwuk – 7,8 persen
  2. Jambi – 7,8 persen
  3. Kotabaru – 7,5 persen
  4. Sampit – 7,5 persen
  5. Tanjung Selor – 7,4 persen
  6. Jayapura – 7,4 persen
  7. Sintang – 7,4 persen
  8. Bungo – 7,2 persen
  9. Padang – 7,1 persen
  10. Sibolga – 6,9 persen
Baca Juga:  Awal Tahun 2022 Santri Dayah DQA Ukir Sejumlah Prestasi, Juara Umum FITAS X dan Juara 1 MHQ Nasional

Melansir dari kompas, Presiden meminta agar kondisi tersebut dicermati dan meminta pemerintah daerah (pemda) setempat segera melakukan intervensi di lapangan.

“Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan,” ujar Jokowi

“Dan juga 5 provinsi dari 10 provinsi hati-hati. Saya juga enggak tahu ini kenapa. Tolong dilihat betul ini, di Sumatera 5 provinsi itu,” kata Jokowi.

Jokowi melanjutkan, apabila kondisi inflasi di daerah ini tidak segera diintervensi maka angka kemiskinan akan mulai naik.

Baca Juga:  Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Kemudian, Jokowi menuturkan, ada cara khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi, yakni memanfaatkan dua persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

“Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesuaian akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini,” kata Jokowi.

“Juga UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa saja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi,” ujarnya lagi.

Baca Juga:  Aktivitas Politik Harus Berlangsung Bersih Tanpa 5 P

Selain itu, kepala negara juga menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk memberikan subsidi biaya transportasi pengangkutan barang. Misalnya, untuk mengangkut bawang merah, telur atau bawang putih dari daerah tertentu.

“Artinya, misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes. Misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes – Lampung berapa biaya transportasinya? Rp 3 juta. Ini yang ditutup Rp 3 juta oleh pemerintah daerah sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes dan harga jual sama,” kata Jokowi.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar