Oleh: Ghazali Abbas Adan
Menjelang Muktamar PPP, saya ingin kembali mengingatkan para peserta muktamar: jika sosok dengan kualitas seperti ini tetap dipilih menjadi pemimpin tertinggi PPP, maka semakin sulit diharapkan partai ini bangkit kembali.
HARIANREPORTASE.com — Dalam dinamika politik Indonesia, kita sering menyaksikan adanya partai politik yang dipimpin oleh orang kaya raya. Dana yang mereka miliki seolah tak berseri, tetapi kenyataannya, partai-partai itu tetap saja berstatus partai gurem. Sudah berulang kali pemilu digelar, namun tak satu pun wakilnya berhasil menembus Senayan.
Fakta ini mengajarkan bahwa uang bukanlah segalanya bagi eksistensi sebuah partai politik. Meski dikelola oleh orang-orang berduit, jika kehadiran partai itu tidak memberi manfaat nyata bagi rakyat, maka ia akan tetap ditinggalkan.
Rakyat membutuhkan suara, respons, serta advokasi terhadap isu-isu aktual yang menyentuh langsung kehidupan mereka—baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum, keadilan, maupun hak asasi manusia. Tanpa itu semua, rakyat bersikap acuh tak acuh.
Pelajaran ini penting bagi PPP. Jika para pimpinan partai tidak lantang bersuara dan tidak hadir mengadvokasi persoalan umat, maka uang sebanyak apa pun tidak akan mampu mengangkat kembali marwah PPP.
Berdasarkan rekam jejak, saya melihat sosok Mardiono—yang kini menguasai PPP setelah merebut jabatan Ketua Umum dari Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa—bukanlah figur yang bisa diharapkan mengaktualisasikan ideologi politik Islam PPP.
Suara amar ma’ruf nahi munkar yang seharusnya menjadi napas perjuangan partai Islam tidak pernah terdengar darinya. Isu-isu penting yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan umat pun ia abaikan.
Bahkan ketika muncul narasi menyesatkan tentang politik identitas dari Presiden Joko Widodo—narasi yang jelas-jelas memisahkan akidah dan syariat dari aktivitas politik serta pemerintahan—Mardiono tetap membisu. Padahal, Islam kaffah menuntut agar seluruh aktivitas, termasuk politik dan pemerintahan, berjalan sesuai tuntunan agama.
Diamnya Mardiono bukan hanya karena ketiadaan nyali, tetapi juga karena keterbatasan ilmu. Rekam pendidikannya pun tidak jelas, sementara kemampuan dasar seorang tokoh partai Islam, seperti membaca Al-Qur’an sesuai tajwid, pun diragukan. Hal ini amat ironis bagi seorang yang kerap berseragam PPP—partai Islam 24 karat warisan ulama, dengan lambang Ka’bah Musyarrafah.
Menjelang Muktamar PPP, saya ingin kembali mengingatkan para peserta muktamar: jika sosok dengan kualitas seperti ini tetap dipilih menjadi pemimpin tertinggi PPP, maka semakin sulit diharapkan partai ini bangkit kembali.
PPP akan terus terjerumus dalam sekularisme, pragmatisme, oportunisme, dan hedonisme. Umat akan makin menjauh, dan PPP bisa saja hilang dari memori politik bangsa.
Padahal, PPP adalah rumah besar umat Islam. Partai ini seharusnya tampil sebagai kekuatan politik yang proaktif, berani, dan transparan dalam melakukan amar ma’ruf nahi munkar demi mewujudkan Indonesia yang tenteram dalam beribadah, sejahtera dalam kehidupan, aman dari rasa takut, serta berakhlak karimah—baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Tentang Penulis
Ghazali Abbas Adan adalah tokoh politik senior asal Aceh yang dikenal kritis, konsisten, dan vokal dalam memperjuangkan hak asasi manusia, demokrasi, serta nilai-nilai keislaman dalam politik nasional.
Pria kelahiran Adan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, pada 15 Oktober 1951 ini pernah menjabat sebagai Anggota DPR/MPR RI dari PPP, serta Senator DPD RI dari Aceh.
Ia dikenal luas karena ketegasannya dalam menyikapi berbagai isu, termasuk konflik Aceh, kebijakan pemerintah, serta arah perjuangan partai Islam.
Ia juga menulis buku Konsistensi Ghazali Abbas Adan untuk Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan “Kemerdekaan” Aceh, yang mendokumentasikan perjalanan sejarah Aceh dari masa darurat operasi militer hingga era damai.
