Jakarta, HARIANREPORTASE.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui isi tabung LPG 3 kg yang dibeli masyarakat tidak terisi penuh dari ketentuan atau kurang dari 3 Kg.
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan skema pengisian gas melon tersebut di stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).
Ia menegaskan perbedaan cara menghitung dalam menetapkan isi atau volume LPG 3 kg.
“Tapi dalam pemanfaatannya, 3 kg itu tidak bisa terserap semua. Itu angka yang keluar ada 2,9 kg dan 2,95 kg. Jadi tidak bisa terambil semua karena sifat fisik LPG tersebut tekanannya sudah habis barangkali di situ,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).
“Betul masyarakat tidak mendapatkan (penuh) 3 kg, tapi masyarakat tetap membayar jauh lebih murah dari LPG komersial,” sambungnya.
Pernyataan Dadan itu ditentang oleh Komisi VII DPR RI. Wakil rakyat itu mempertanyakan di mana letak transparansi pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian menilai apa yang terjadi tidak adil. Pasalnya, rakyat tetap membayar untuk LPG berisi 3 kg, bukan lebih rendah dari yang sudah ditetapkan.
“Rakyat bayar terus 3 kg, tapi isinya bukan 3 kg. Pak dirjen maaf, transparansi informasi ini perlu, kurang ini. Jadi, ada terlalu banyak kadang-kadang kita di republik ini tahu sama tahu (TST),” kritik Ramson.
“Jadi persepsinya 3 kg, padahal mungkin hanya 2,85 kg. Memang subsidi yang dibayar 2,85 kg setiap tabung, tapi kalau sampai 2,5 kg (isi tabung), yang 350 gram itu perlu dipertanyakan,” sambungnya.
Belakangan ini tengah viral sidak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke sejumlah SPBE. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menemukan tabung LPG 3 kg yang diisi di bawah volume seharusnya. (CNN Indonesia)
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
