HARIANREPORTASE.com — Tujuan pendirian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh para ulama pimpinan empat partai Islam, NU, PARMUSI, PSII dan PERTI, adalah niscaya kehadiran, eksistensi dan peran partai ini memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia yang heterogen.
Hal ini satu paket dengan perumusan dan penetapan butir-butir khidmat dan prinsip perjuangan sebagai fondasi dan panduan bagi umat PPP dalam kerja-kerja politik mewujudkan apa yang menjadi tujuan pendirian PPP sebagaimana tersebut, dan di antara buti-butir khidmat dan prinsip perjuangan PPP adalah berpolitik bagian dari ibadah kepada Allah swt serta amar ma’ruf nahyi munkar sebagai wujud ketaqwaan kepada-Nya.
Beribadah kepada Allah merupakan perintah mutlak. Kerana Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya (QS, Az-Zariyat, ayat 56). Amar ma’ruf nahyi munkar adalah pertanda dan bukti umat terbaik di sisi Allah (QS, Aali ‘Imran, ayat 110).
Bagi umat PPP yang dalam butir prinsip perjuangannya ada amar ma’ruf nahyi munkar, maka disegala ruang dan waktu harus diaktualisasikan dalam kerja-kerja politiknya. Dengan demikian PPP baru dapat dikatakan sebagai partai terbaik.
Disisi lain lagi, eksistensi dan kehadiran PPP harus memberi manfaat kepada orang banyak, sehingga dengan demikian umat PPP juga sudah membuktikan kehendak dari pernyataan Rasulullah saw sebagaimana dalam satu hadis beliau, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang banyak.
PPP Dalam Pusaran Konflik Aceh dan Usaha Mewujudkan Perdamaian
Eksistensi, kiprah dan kerja-kerja politik PPP pra-era pengkhianatan ideologi yang menyebabkan pelan tapi pasti PPP terpuruk dan ujungnya nyungsep dan tenggelam di Senayan, betapa kala itu partai Islam warisan ulama ini dalam kerja-kerja politik istiqamah dengan ideologi politiknya, amar ma’ruf nahyi munkar.
Diantara wujud nyata aktualisasi ideologi politik Islam rahmatan lil ‘alamin PPP era itu, ketika terjadi konflik bersenjata yang berdarah-darah di Aceh, dimana dalam pusaran konfik bersenjata itu PPP hadir menunjukkan eksistensi dan konsistensinya, saat partai-partai lain diam membisu. PPP tampil, pro-aktif, berani dan transparan menunjukkan suara dan sikapnya berkaitan dengan kondisi dan suasana konflik bersenjata, dimana kekerasan terhadap masyarakat sipil dangan berbagai dampak buruk bagi hidup dan kehidupan masyarakat adalah satu kenyataan.
Pada saat itu PPP melalui instrumen politiknya di parlemen, Fraksi PPP di DPR/MPR-RI menentang keras perilaku munkar di Aceh, yakni tindak kekerasan yang menimpa masyarakat dan menjurus kepada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kerap dalam sidang-sidang paripurna MPR-RI FPPP melakukan intrupsi menyampaikan kondisi aktual kekerasan yang terjadi di Aceh.
Bersama masyarakat sipil Aceh dengan berbagai organisasinya menuntut pencabutan status Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM). Dalam waktu bersamaan meminta konfilk Aceh itu diselesaikan secara damai, bermartabat dan berkeadilan.
Terhadap adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Aceh, Fraksi PPP mengusulkan DPR-RI membentuk tim pencari fakta (TPF) pelanggaran hak asasi manusia (HAM), (HM.OO/211/FPP/DPR-RI/IV/1998, 26 juni 1998. Hal: USUL PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA DPR-RI KE DAERAH ISTIMEWA ACEH), dan usulan ini dikabulkan Pimpinan DPR-RI dan realisasinya TPF itu dikirim ke Aceh diketuai oleh Letjen Hari Sabarno dari Frksi ABRI DPR-RI.
Kedatangan TPF DPR-RI di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang kala itu, campur aduk terharu serta linangan air mata dan riang gembira disambut oleh para pejuang kemanusiaan dan HAM dari berbagai elemen dan organisasi (Serambi Indonesia, 27 Juli 1998), selanjutnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) TPF dengan para korban kekerasan didampingi para pejuang itu, diliput dan disiarkan media massa, sehingga banyak hal berkaitan dengan kekerasan dan korban-korbannya yang sebelumnya ditutup-tutupi akhirnya merebak dan diketahui masyarakat luas.
Sekaitan dengan upaya penghentian konflik bersenjata, dan masalah Aceh itu harus diselesaikan secara damai, bermartabat dan berkeadilan, Fraksi PPP di DPR/MPM-RI dalam sidang-sidang parlemen tidak berhenti menyuarakannya, disertai usulan konsep resmi untuk dijadikan isi ketetapan MPR-RI, ialah, “meneruskan dialog dan perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan semua komponen masyarakat Aceh untuk mendapatkan kesamaan pandangan bagi penyelesaian konflik secara damai, berkeadilan, bermartabat dan konstitusional dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perundingan dan dialog itu harus mencapai kesepakatan penghentian permusuhan untuk kemudian dengan sungguh-sungguh dan kosekuen dilaksanakan di semua tingkatan dan tempat. Perundingan dan dialog yang selama ini berlangsung di luar negeri agar selanjutnya diupayakan untuk dilaksanakan di dalam negeri” (TAP MPR-RI No X/MPR/2001), teks dan substansi TAP ini murni dan utuh usulan FPPP DPR/MPR-RI.
Adalah Bapak Perdamaian Aceh Drs H Yusuf Kalla sebagai Wapres kala itu sangat peduli dengan konflik Aceh dengan berbagai dampak yang menyengsarakan rakyat.
Beliau menginginkan agar konflik Aceh harus segera diselesaikan, bukan dengan senjata, tetapi dengan cara-cara damai melalui perundingan dan dialog, namun Effendi Simbolon anggota Fraksi PDI-P di DPR/MPR-RI menentang usaha perdamaian dengan cara demikian, gerombolan separatis harus dihadapi dengan senjata, diperangi bukan dengan perundingan dan dialog.
Tantangan dan penolakan anggota DPR Fraksi PDI-P ini dijawab Bapak Yusuf Kalla dengan amanah TAP MPR-RI itu, yakni perundingan dan dialog adalah amanah konstitusi yang harus ditempuh dalam upaya mewujudkan perdamaian di Aceh.
Alhamdulillah perundingan dan dialog antara Pemerintah RI dan GAM di luar negeri terus berlangsung, akhirnya berkat usaha yang demikian dan izin Allah perdamaian Aceh-pun terwujud seperti faktanya Aceh saat ini.
Inilah antara lain wujud wujud nyata aktualisasi ideologi politik Islam rahmatan lil ‘alamin PPP sekaitan dengan eksistensi dan kiprahnya dalam kerja-kerja politik yang bermanfaat bagi rakyat/umat.
Gila Kekuasaan, Rasywah, Muktamar Munkar, Buahnya Pemimpin Gadungan
Dalam wawancara METRO TV tentang kericuhan dan dualisme kepempinan PPP efek buruk muktamar X PPP di Ancol Jakarta, adalah Prof Dr Burhanuddin Muhtadi Guru Besar UIN Jakarta dan analis politik yang menyatakan dirinya memiliki hubungan emosional dengan PPP, karena ayah beliau pernah menjadi jurkam PPP di Rembang dan seluruh Jawa Tengah, dan kerap membersamai ayahnya saat ada acara kampanye, menjawab pertanyaan dalam wawancara itu menyatakan, kericuhan, baku hantam, kursi berterbangan dalam muktamar X PPP itu “murni karena perebutan kekuasaan dan PPP adalah partai yang sama sekali tidak menerapkan dasar dan sekaligus nama partainya sendiri yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. Tapi salah satu partai yang paling sering mengalami perpecahan adalah PPP.”
Adalah bahasa saya, bahwa kericuhan dan horor yang terjadi dalam muktamar X PPP, karena perebutan kekuasaan antara pihak yang telah terbukti gagal mengurus PPP, pengkhianat ideologi politik PPP, dan pihak kutu loncat, limbah politik PKB boyongan broker yang dalam otaknya uang di atas segalanya, dan dengan bahasa yang lebih tegas saya nyatakan, sebab ulah pihak-pihak yang gila kekuasaan melalui muktamar munkar, telah merusak dan menghancurkan citra, marwah, harga diri PPP di mata umat dan mendapat cibiran dan cemoohan masyarakat luas dengan berbagai narasi yang manyakitkan dan menyedihkan, umat PPP yang meyakini dengan dasar ideologi politik Islam rahmatan lil ‘alamin PPP, kehadiran dan kerja-kerja politik partai Islam warisan ulama ini akan memberi manfaat bagi rakyat/umat di negeri ini, sebagaimana salah satu bukti yang telah saya uraikan di atas.
Tetapi eksistensi, marwah, harga diri dan masa depan PPP dirusak dan dihancurkan oleh si penggila kekuasaan dan ketika memburu kekuasaan itu mengedepankan hawa nafsu dengan mengkhianati ideologi politik Islam PPP melalui muktamar munkar yang buahnya adalah sebagaimana yang mereka umumkan. Dan saya menyebutmya muktamar munkar menghasilkan pemimpin gadungan, yakni makhluk gagal dan kutu loncat limbah politik PKB.
Melihat narasi yang keluar dari bacot mereka, sepertinya para pemimpin gadungan ini akan tetap ngotot pada posisinya, karena uang yang sudah mereka keluarkan begitu banyak, dan menurut narasi yang ada di salah satu podcast video you tube, untuk menjadi ketua umum PPP paling kurang menghabiskan uang 400 miliar rupiah.
Terhadap fenemona ini saya menyebutnya sebagai uang sogok (rasywah). Terserah kalau ada pihak-pihak berdalih, menyembunyikan dan membungkus dengan berbagai nomenklatur, tapi jangan lupa terhadap firman Allah, “mereka dapat bersembunyi dari pandangan/pantauan manusia, tetapi tidak dapat bersembunyi dari pendangan/pantauan Allah, dan Allah itu selalu bersama mereka” (QS, An-Nisa’, ayat 108). “Allah Mah Tahu apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui (pula) apa yang kamu kerjakan”, (QS, Al-An’am, ayat 3). “Dan Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”, (QS, Al-Hadid, ayat 5).
Akal Bulus Menghadang Prof Husnan Sebagai Caketum PPP
Adalah kader tulen PPP, Prof Dr Husnan Bey Fananie tanggal 18 Agutus 2025 di kantor DPP PPP secara resmi dan terbuka mendeklarasikan diri sebagai caketum DPP PPP disertai pidato politik, tetapi dengan akal bulus dihadang untuk dapat mendaftar.
Betapa beberapa hari sebelum muktamar tim Husnan mendatangi panitia muktamar untuk mendaftar. Setelah menunggu ber-jam-jam diterima dan menyatakan belum waktunya dan nanti di muktamar sesuai tata terbit tanggal 28 September 2025 hari ahad jam 12.00. Tim Husnan taat asas. Muktamar dilangsungkan, Prof Husnan dan timnya tidak diundang.
Hari pertama muktamar chaos, konon dalam suasana demikian dibuka peluang 15 menit untuk mendaftar. Tentu peluang akal-akalan dalam suasana horor tidak memungkinkan untuk mendaftar, padahal Prof Husnan dan timnya sudah sangat siap dengan semua syarat. Yakni, KTA PPP sebagai kader tulen/asli. Ijazah asli dari berbagai jenjang pendidikan. Siap menyampaikan visi dan missi untuk eksistensi dan peran PPP niscaya memberi manfaat bagi rakyat yang hetrogen di negeri ini, dan siap memperdalam visi dan misi bersama muktamirin dalam dialog terbuka, dan siap pula memperdengar kemampuan membaca Quran, karena memang tidak layak ketum DPP PPP adalah orang yang tidak mampu membaca Quran.
Berdasarkan fakta ini saya menyatakan, inilah akal panitia muktamar munkar menghadang Prof Husnan kader tulen/asli PPP, bukan makhluk gagal, bukan kutu loncat, limbah politik dalam upaya melampiaskan hawa nafsu kekuasaan.
Persekongkolan, tipu daya, dan akal bulus/batil para pemburu/penggila kekuasaan menghadang Prof Dr Husnan Bey Fananie yang akan berkontestasi di arena muktamar secara terbuka, fair, berakhlak dan cerdas untuk dapat mengemban amanah sebagai caketum DPP PPP.
Penutup.
Di ujung tulisan ini saya nyatakan, sebagai kader PPP menyesali dan mengutuk muktamar munkar yang menghasilkan pemimpin gadungan yang menyababkan rusak dan hancurnya citra PPP di mata umat, serta mendapat cibiran dan cemoohan masyarakat luas. Padahal melihat butir-butir khidmat dan prinsip perjuangan sebagai fondasi dan dasar ideologi politik Islam rahmatan lil ‘alamin PPP, partai Islam warisan ulama berlambng Ka’bah Musyarrafah ini, sejatinya adalah partai terbaik dan dapat memberi manfaat kepada rakyat.
Apabila PPP ingin selamat dan kembali eksis sebagai salah satu partai politik yang berwibawa, memilki marwah dan harga diri, dapat berersaing dan bertanding dengan partai-partai lain membangun negeri ini, maka mutlak dalam kerja-kerja politik wajib sesuai dan istiqamah dengan ideologi politiknya dan last but not least harus dipimpin oleh sosok dengan rekam jejak sesuai ideologi partai, dan berkomitmen di segala ruang dan waktu dalam kerja-kerja politik sesuai dan istiqmah dengan ideologi politik Islam rahmatan lil ‘alamin sebagaimana termaktub dalam butir-butir khidmat dan prinsip perjuangan PPP.
Allaahumma innii qad ballaghtu fasyhad, ya Allah lihatlah saya sudah menyampaikan.
Ghazali Abbas Adan
Abang Jakarta 1979
Politisi Senior PPP
Mantan Anggota Parlrmenen, DPR/DPD/MPR-RI.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
