Penyelewengan Dana Desa Marak Terjadi, Salah Satunya Untuk Plesiran

Jakarta, HARIANREPORTASE.com — Penyelewengan penggunaan dana desa marak terjadi di Indonesia. Para pejabat di tingkat desa kerap ditemukan menghimpun dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal itu disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, saat menjadi pembicara dalam Konferensi Hukum Nasional 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Acara tersebut mengangkat tema ‘Strategi dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi’.

“Dana desa dikumpulkan untuk plesiran, untuk seolah-olah studi banding ke suatu tempat. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan,” kata Wahyu dalam paparannya, sebagaimana dilansir dari laman kumparan.

Wahyu mengungkapkan, praktik korupsi di Indonesia terjadi mulai dari pejabat pada tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah desa.

“Dalam tren catatan risk kami, bahwa dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi ini trennya semakin banyak. Tapi korupsi dilakukan dari tingkat paling bawah sampai juga tinggi,” terangnya.

“Kita lihat ada menteri, ada pejabat, tapi di tingkat desa, di kepala desa, penggunaan dana desa juga banyak dilakukan penyimpangan,” lanjutnya.

Menurut Wahyu, penyimpangan atau  penyelewengan dana desa bisa terjadi akibat minimnya pemahaman para pejabat desa dalam menggunakan dana desa.

Karena itu, Polri juga turun tangan dengan mengerahkan Bhabinkamtibmas guna memberikan pendampingan terhadap mereka.

“Karena tidak semua kepala desa di daerah-daerah tertentu terutama di daerah yang mungkin tidak tersentuh pendidikan paham bagaimana cara pemanfaatan dana desa, karena itu, Salah satu yang dilakukan Polri melakukan pendampingan oleh para Bhabinkamtibmas,” ujar Mantan Kapolda Aceh ini.