Idi Rayeuk, Harian Reportase — Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Aceh Timur, Sanusi Madli, meminta Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mengkaji ulang terkait pemberhentian sejumlah Tenaga Kontrak mulai tahun 2023 mendatang.
“Kami meminta agar Pemerintah Aceh mengkaji ulang terkait pemberhentian tenaga kontrak tahun depan, hal ini mengingat Aceh bukan daerah yang memiliki banyak alternative bekerja, industry dan lapangan kerja masih sangat minim,” ujar Sanusi, Kamis (24/3/2022).
Apalagi diposisi tertentu, para tenaga kontrak masih sangat dibutuhkan, seperti para da’I di daerah perbatasan dan pedalaman Aceh, para tenaga kesehatan agar layanan kesehatan tidak terganggu, para guru terutama didaerah daerah tertentu.
“Di pos pos tertentu, para tenaga kontrak masih sangat dibutuhkan, oleh karena itu, ini patut menjadi kajian dan pertimbangan ulang para pemangku kebijakan di Aceh,” lanjut Sanusi
Untuk mensiasati kebutuhan anggaran sebagai honor para tenaga kontrak, Sanusi mengusulkan agar para pejabat Pemerintah Aceh dan anggota DPRA dapat berbagi rizki dengan mengurangi Tunjangannya untuk dialokasikan kepada honor para tenaga kontrak.
“Kita berharap para pejabat dapat berbagi rizki, bersedia mengurangi tunjangannya untuk diberikan kepada para tenaga kontrak yang masih dibutuhkan, ini juga sebagai bentuk empati terhadap sesama,” harap Mantan Sekjend Pemuda Dewan Dakwah Aceh ini
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Aceh akan memberhentikan Sebanyak 10.546 orang tenaga kontrak yang ada di Aceh pada tahun 2023 mendatang.
Hal itu mengacu kepada pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Mengacu pada kebijakan tersebut, maka pada tahun 2023 mendatang seluruh tenaga kerja non PNS tidak lagi bisa bekerja pada instansi instansi Pemerintah Aceh sebagai tenaga kontrak.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
