Banda Aceh, HARIANREPORTASE.com – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Zulkhaidir, S.E., M.M., menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025, yang digelar di Aula Lantai III Kanwil BPN Aceh.
Kunjungan ini mengangkat isu strategis bertajuk “Pengawasan PNBP di Sektor Pertanahan dan Tata Ruang” dan menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah.
Tim Komisi II DPR RI dipimpin oleh Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol., Wakil Ketua Komisi II, didampingi oleh sejumlah anggota seperti Aria Bima dan lainnya.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk Iskandar Syah, S.E., M.PA., Direktur Pengaturan Tanah Komunal, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Aceh.
Kepala Kanwil BPN Aceh, M. Shafik Ananta Inuman, S.T., M.U.M., membuka langsung kegiatan ini, didampingi para Kepala Bidang dan pejabat struktural lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, termasuk capaian dan tantangan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta upaya optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Salah satu sorotan utama datang dari Kepala Kantor Pertanahan Aceh Timur, Zulkhaidir, yang mengusulkan integrasi peta pertanahan lintas sektor guna mendukung One Map Policy.
Menurutnya, penyelarasan data antara Kementerian ATR/BPN dengan instansi lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat penting untuk mencegah tumpang tindih lahan dan mewujudkan data spasial yang akurat.
“Penting bagi kita untuk memiliki satu peta yang sinkron dan valid agar kebijakan tata ruang dan pertanahan berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik,” ujar Zulkhaidir dalam forum diskusi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil ATR/BPN Aceh juga menyampaikan bahwa Program PTSL Tahun 2024 telah mencapai 100%, dan menargetkan penyelesaian 100% untuk tahun 2025 sebelum akhir tahun.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam penguatan pengawasan PNBP, penyelesaian konflik agraria, dan implementasi reforma agraria yang berpihak pada masyarakat.
