Banda Aceh’ Harian Reportase – Berlarut-larutnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi Jalan Nasional Aceh–Medan pascabanjir kembali memicu sorotan tajam dari Gerakan Muda Aceh (GEMA Aceh).
Organisasi tersebut menilai keterlambatan pemulihan infrastruktur strategis itu tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis konstruksi, melainkan telah berkembang menjadi ujian nyata terhadap kapasitas negara dalam mengelola rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara cepat, efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua GEMA Aceh, Hadi Saputra, mengatakan masyarakat kini tidak lagi hanya menunggu kepastian kapan akses Jalan Nasional Aceh–Medan kembali normal.
Lebih dari itu, publik mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dalam memulihkan salah satu infrastruktur paling vital di Aceh yang menjadi jalur utama konektivitas, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, semakin lama proses pemulihan berlangsung, semakin besar pula kerugian ekonomi, meningkatnya biaya sosial, serta semakin terkikisnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dasar.
“Yang dipertanyakan masyarakat hari ini bukan hanya kapan jalan selesai, tetapi apakah negara benar-benar memiliki kapasitas, tata kelola, dan komitmen untuk memulihkan infrastruktur vital setelah bencana. Jalan nasional bukan proyek biasa, melainkan simbol kehadiran negara dalam melayani rakyat,” ujar Hadi.
Ia menilai lambannya penyelesaian proyek tersebut mengindikasikan adanya persoalan mendasar yang harus dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari lemahnya koordinasi antarlembaga, efektivitas pengambilan keputusan, pengawasan proyek, hingga manajemen pelaksanaan konstruksi.
Menurutnya, apabila persoalan tersebut terus berlarut tanpa langkah korektif yang nyata, kondisi itu berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Indonesia.
Menurut Hadi, Jalan Nasional Aceh–Medan merupakan koridor strategis yang menopang distribusi logistik, perdagangan antarprovinsi, mobilitas masyarakat, pelayanan publik, hingga aktivitas investasi di kawasan barat Indonesia.
Karena itu, keterlambatan pemulihan tidak hanya berdampak terhadap pengguna jalan, tetapi juga memengaruhi rantai pasok, pelaku usaha, sektor transportasi, pelaku UMKM, bahkan stabilitas perekonomian Aceh secara keseluruhan.
“Setiap hari keterlambatan berarti biaya logistik meningkat, harga barang berpotensi naik, aktivitas ekonomi melambat, waktu tempuh semakin panjang, dan risiko kecelakaan terus mengintai pengguna jalan. Kerugian seperti ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk bertindak lebih cepat,” tegasnya.
Mantan Penasehat Gubernur Aceh, Hadi Saputra, juga menyoroti lambannya penanganan sejumlah jembatan yang rusak akibat banjir di berbagai wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemulihan pascabencana tidak hanya terjadi pada Jalan
Nasional Aceh–Medan, tetapi juga menyangkut berbagai infrastruktur vital lainnya yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Ia menilai kondisi tersebut telah memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana kapasitas negara dalam menjamin pemulihan infrastruktur strategis setelah bencana.
Hadi turut mengkritik minimnya transparansi pemerintah terkait perkembangan pekerjaan, kendala teknis di lapangan, realisasi anggaran, hingga target penyelesaian proyek.
Menurutnya, proyek yang dibiayai oleh uang negara harus dikelola secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian dan dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Jangan biarkan masyarakat hanya menerima janji tanpa kepastian. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa hambatan yang dihadapi, siapa yang bertanggung jawab, langkah apa yang telah dilakukan, dan kapan pekerjaan benar-benar selesai. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk akuntabilitas negara kepada rakyat,” katanya.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
