Jakarta, HARIANREPORTASE.com — Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat membawa 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Keputusan tersebut disetujui dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri PPN/ Bappenas RI, dan Ketua Komite I DPD RI, Kamis (27/6/2024).
RUU tersebut membahas tentang kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Jambi, dan Sumatera Barat untuk menyediakan aturan terkait dinamika sosial, politik, dan ekonomi masing-masing wilayah.
RUU tersebut juga akan mengakui karakteristik unik setiap kabupaten/kota, termasuk ciri geografis, potensi sumber daya alam, serta keragaman suku dan budaya.
Ketua Panja 26 RUU tentang Kabupaten/Kota Syamsurizal mengatakan RUU ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama terdiri dari 3 bab dan 10 pasal, sedangkan bagian kedua terdiri dari 3 bab dan 9 pasal.
Berikut rincian RUU Kabupaten/Kota yang disetujui oleh DPR dan pemerintah untuk disahkan dalam rapat paripurna berikutnya:
1. RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
2. RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
3. RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung
4. RUU tentang Lampung Utara di Provinsi Lampung
5. RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi
6. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi
7. RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
8. RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi
9. RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau
10. RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau
11. RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
12. RUU tentang Kabupaten Indragiri hulu di Provinsi Riau
13. RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
14. RUU tentang Kabupaten limapuluh kota di Provinsi Sumatera Barat
15. RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
16. RUU tentang Kabupaten agam di Provinsi Sumatera Barat
17. RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
18. RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
19. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
20. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
21. RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
22. RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
23. RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
24. RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
25. RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
26. RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat.