Program BPKS Hanya Sebatas Habiskan Anggaran, Lebih Baik Dibubarkan

Banda Aceh, HARIANREPORTASE.com — Pengamat Ekonomi Dr. Taufik A Rahim menilai keberadaan Badan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Sabang (BPKS) yang sudah lebih 21 tahun telah  menghabiskan anggaran belanja Rp 550 milyar lebih, namun sampai saat ini sama sekali tidak mampu memberikan hasil secara signifikan terhadap makroekonomi Aceh.

“Jangankan Aceh, untuk rakyat atau masyarakat Kota Sabang saja sama sekali tidak berdampak ekonomi kehadiran BPKS-Sabang, ini sangat konyol,” kata Taufik melalui keterangan tertulis kepada Harianreportase.com, Rabu (15/5/2024).

Karena sejak adanya BPKS-Sabang, lanjut Taufiq, tidak lebih hanya sekedar membagi-bagikan anggaran belanja publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekedar meninabobokkan rakyat Aceh agar tidak menuntut yang lainnya dari efek konflik Aceh yang panjang.

Disamping itu, kata dia, sejak Kepala BPKS Sabang yang pertama sama dengan yang seterusnya, terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), bahkan korupsinya berjilid-jilid melibatkan kepala, manajemen, pemimpin proyek (pimpro) bahkan pelaksana, juga para broker/agen proyek BPKS-Sabang.

“Sehingga BPKS Sabang hanya sekedar bagi-bagi jabatan dengan para kroni dari para penanggung jawab atau Dewan Pengawas dan beberapa pejabat publik di Aceh,” lanjutnya

Hanya saja, lanjutnya, menggunakan terminologi seolah-olah Sabang akan dijadikan seperti Singapore, Hongkong dan kawasan ekonomi lainnya yang menggunakan transportasi laut atau pelabuhan, menjadi transitor dan persinggahan kapal-kapal besar pengangkut barang.

Sesungguhnya itu hanya utopia yang digaung-gaungkan terhadap konsumsi publik bagi rakyat Aceh. Kenyataannya, tidak lebih sebagai pelabuhan mobil bekas Singapore, tempat berlabuh gula dari Thailand, jika ke darat Aceh akan berlaku pajak dan atau diseludupkan, sehingga harganya juga naik, dan sama sekali tidak membantu serta menjadi stimulus makroekonomi Aceh yang saat ini lagi terpuruk dan miskin.

Demikian juga, setiap pergantian Gubernur dan atau Pejabat (Pj) Gubernur Aceh, manajemen dan top manajemen juga berganti, sesuai dengan pesanan dan kesempatan KKN.

“Yang lebih parah para karyawan BPKS itu sendiri ada yang tidak pernah masuk kantor dan menerima gaji setiap bulan, ini sangat tidak manusiawi,” terangnya

Rakyat Aceh selalu disajikan berita bohong terhadap prestasi dan keberhasilan BPKS-Sabang, para manajer yang berkuasa menguasai dan memanfaatkan aset dan proyek untuk menambah pundi-pundi kekayaan, juga didukung kepentingan kelompok, bahkan rakyat sabang resah, gundah serta “muak” dengan situasi yang diciptakan oleh manajemen BPKS-Sabang. Bahkan banyak proyek dan aset mangkrak tidak berfungsi.

Dengan demikian, lanjutnya, jangan terus menambah persoalan ditengah kehidupan masyarakat Aceh, sementara itu seolah-olah ingin memperbaharui manajemen dan mengganti pimpinan serta Kepala BPKS-Sabang.

“Ini semua cerita bohong, manajemen gagal dan terus menerus gagal untuk bagi-bagi jabatan serta olah anggaran belanja publik untuk BPKS-Sabang, sementara itu sama sekali tidak signifikan merubah kehidupan perekonomian dan makroekonomi rakyat dan juga masyarakat Sabang.” terang Akademisi Unmuha Aceh ini

Jika kedatangan turis kapal pesiar dianggap prestasi itu konyol. Karena ada urusannya Dinas Pariwisata. Maka karena tidak ada manfaat, hasil evaluasi konkrit juga tidak ada, bahkan anggaran terus bertambah menambah beban rakyat melalui pajak dan kebijakan fiskal dan moneter.

“Sebaiknya bubarkan saja, sehingga pernyataan bohong utopia manajemen BPKS-Sabang tidak lagi menjadi konsumsi publik yang membuat sakit kepala rakyat Aceh.” tutup nya