Banda Aceh, Harian Reportase – Banjir besar yang kembali melumpuhkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki hari ke 15, percepatan penanganan berarti dari pemerintah pusat. Ribuan warga masih mengungsi, sejumlah daerah terisolasi, dan listrik padam di berbagai titik. Hingga saat ini belum ada penetapan status darurat nasional maupun pengerahan bantuan tambahan berskala besar untuk menangani kawasan pasca banjir besar.
Di media sosial, video warga yang terjebak di atap rumah, antre air bersih berjam-jam, dan mengevakuasi lansia dengan rakit darurat viral sejak pagi. Publik mempertanyakan keberadaan negara saat bencana kembali menghantam Sumatera.
Pemerhati kebijakan publik Samsul Bahri menilai lambannya respons pemerintah pusat sebagai bukti bahwa negara tidak hadir ketika masyarakat Sumatera membutuhkan perlindungan paling mendasar.
“Sudah 15 hari banjir besar, tapi pusat masih sibuk rapat, koordinasi, dan teknis. Tidak ada helikopter tambahan, tidak ada tim SAR tambahan, tidak ada instruksi darurat. Ini bukan keterlambatan ini pengabaian,” tegasnya di Banda Aceh.
Sementara warga berjuang bertahan hidup, aktivitas tambang, perkebunan raksasa, dan pengiriman logistik korporasi dilaporkan tetap berjalan normal. Menurut Samsul, situasi ini memperlihatkan prioritas negara yang semakin terang.
“Truk tambang tetap lewat, pabrik tetap hidup, sumber daya tetap diangkut keluar. Tapi bantuan untuk warga justru tersendat. Ini menunjukkan siapa sebenarnya yang dilindungi negara,” ujarnya.
Data awal BPBD memperlihatkan bahwa wilayah yang paling terdampak banjir adalah area yang mengalami deforestasi masif dan pembukaan lahan besar-besaran. Banyak desa yang sebelumnya baru direkonstruksi setelah banjir tahun lalu kini kembali tenggelam.
Samsul menilai situasi ini merupakan kegagalan berulang yang seharusnya tidak lagi terjadi. “Pusat tahu sejak lama bahwa kerusakan DAS dan pembukaan hutan berlebihan adalah pemicu utama. Tapi izin baru tetap keluar. Negara tidak belajar, atau memang tidak mau belajar,” katanya.
Lambannya respons pusat kembali memunculkan kritik tajam terkait ketimpangan penanganan bencana antara Jawa dan luar Jawa.
Di ruang publik, muncul perbandingan mencolok, ketika banjir melanda Jakarta, pejabat pusat turun dalam hitungan jam. Di Sumatera, warga hanya menunggu tanpa kepastian. “Di Jawa, sirene negara cepat berbunyi. Di Sumatera, kita seperti catatan kaki,” ujar Samsul.
Desakan masyarakat terhadap pemerintah pusat semakin keras. Tokoh masyarakat, akademisi, dan kelompok sipil meminta penetapan status darurat nasional, pengiriman tim SAR dan logistik tambahan untuk proses pemulihan pasca banjir, moratorium izin tambang dan logging di zona rawan, serta audit nasional terhadap perusahaan yang merusak DAS dan hutan.
Di tengah situasi ini, muncul narasi baru yang berkembang cepat di berbagai ruang publik: wacana kewenangan khusus hingga gagasan kedaulatan Sumatera menjadi satu Negara yang berdaulat. Masyarakat menilai ketidakadilan yang terus berlangsung telah menimbulkan frustrasi mendalam.
“Kalau pusat hanya datang untuk mengeruk kekayaan, wajar kalau masyarakat mulai bertanya apakah Sumatera lebih baik mengurus dirinya sendiri. Ini bukan ancaman, ini cermin dari ketidakadilan yang sudah terlalu lama dibiarkan,” kata Samsul.
“Sumatera memberi energi, sawit, tambang, dan hasil bumi bagi republik ini. Tapi saat Sumatera membutuhkan negara, negara tidak hadir. Kalau pola ini terus berlangsung, yang hancur bukan hanya kepercayaan publik — tapi stabilitas nasional itu sendiri.” tutupnya.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
