HARIANREPORTASE.com — Pemerintah pusat tampak kewalahan dalam menangani bencana alam yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh.
Mulai dari wilayah timur Sumatera seperti Padang hingga ke barat Aceh, rakyat menjadi korban dari kegagalan penanganan bencana yang bersifat masif, lamban, dan tidak sistematis.
Sudah lebih dari tiga pekan sejak musibah ini terjadi, namun kondisi di lapangan masih jauh dari kata tertangani dengan baik.
Masyarakat mengalami kelaparan, jenazah korban masih banyak yang belum terurus, sementara korban hilang belum seluruhnya ditemukan. Situasi ini menunjukkan lemahnya manajemen penanggulangan bencana oleh pemerintah pusat.
Ironisnya, di tengah kondisi darurat tersebut, Presiden menyatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan bantuan luar negeri karena dianggap sebagai negara kuat dan bencana ini disebut bukan sebagai bencana nasional.
Pernyataan ini semakin mempertegas kesan bahwa pemerintah pusat kewalahan dalam menghadapi bencana banjir besar yang melanda Sumatera. Padahal secara logika dan ketentuan, apabila bencana telah melanda lebih dari satu provinsi secara bersamaan, maka sudah sepantasnya ditetapkan sebagai bencana nasional.
Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di negeri ini? Indonesia memiliki tentara, kepolisian, pemadam kebakaran, tim SAR, serta berbagai lembaga penanggulangan bencana. Namun mengapa penanganan bencana terasa begitu lambat dan kacau?
Bencana alam bukanlah hal baru bagi bangsa ini, namun pada masa pemerintahan saat ini, pemerintah justru terlihat sangat kewalahan. Lebih membingungkan lagi, ketika kondisi semakin sulit, bantuan luar negeri justru ditolak. Logika kemanusiaan pun dipertanyakan.
Di sinilah muncul kecurigaan di kalangan masyarakat, khususnya di Aceh, Padang, dan Sibolga. Mengapa hingga kini pemerintah belum juga menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional? Sementara rakyat menderita tanpa kepastian dan perlindungan yang memadai.
Korban bencana hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak wilayah yang tidak dapat dijangkau, masyarakat kelaparan tanpa makanan, sakit karena tidak memiliki pakaian dan tempat berteduh, listrik padam, air bersih tidak tersedia, rumah hancur, sawah dan lahan pertanian rusak atau hilang.
Di tengah penderitaan tersebut, rakyat justru disuguhkan dengan perdebatan status bencana oleh pemerintah pusat yang terkesan tidak berempati.
Belum selesai di situ, muncul pula informasi mengenai ratusan ton bantuan beras yang dikabarkan hilang tanpa kejelasan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki sistem manajemen penanganan bencana yang rapi, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, puluhan lembaga non-pemerintah, relawan, jurnalis, hingga kalangan selebritas turun langsung membantu korban banjir di Aceh. Bantuan tenaga dan dana hingga miliaran rupiah mengalir dari masyarakat sipil.
Namun ironisnya, pemerintah justru sibuk membatasi jalur bantuan dari luar negeri ke Aceh. Sikap ini seolah menunjukkan ketakutan akan “kehilangan harga diri” di mata internasional.
Pertanyaannya, sampai kapan harga diri negara dipertaruhkan di atas penderitaan dan nyawa manusia? Bukankah nilai kemanusiaan seharusnya menjadi prioritas utama dalam kondisi darurat?
Kami dari RAP (Relawan Aceh Peace) mendesak dan mengharapkan pemerintah pusat untuk segera menetapkan bencana Aceh dan wilayah Sumatera sebagai bencana nasional. Langkah ini bukan semata soal status, melainkan bentuk nyata kepedulian negara terhadap rakyatnya yang sedang menderita.
Negara harus hadir secara cepat, tepat, dan manusiawi. Jika tidak, maka korban akan terus bertambah dan luka sosial akan semakin dalam.
Terima kasih.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
