Elemen Sipil Kritik Lambannya Penanganan Banjir di Aceh Timur

Aceh Timur, HARIANREPORTASE.com — Lambannya penanganan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Timur menuai sorotan dari berbagai elemen sipil. Dalam diskusi publik yang digelar Aliansi Pers Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Recon) Pasca Banjir Aceh, sejumlah peserta mengkritik kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal dalam menangani dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat.

Diskusi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan kegelisahan mereka terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dinilai berjalan lambat, mulai dari pendataan korban hingga penyediaan hunian sementara (huntara).

Salah satu peserta diskusi, Zulkifli Aneuk Syuhada, menilai pemerintah daerah kurang menunjukkan keseriusan dalam merespons kondisi masyarakat yang terdampak banjir.

Ia bahkan menyinggung sikap pimpinan daerah yang dianggap lebih aktif di media sosial daripada turun langsung ke lapangan.

“Bupati Aceh Timur terlihat lebih aktif di media sosial, sementara masyarakat yang terdampak banjir masih membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius,” ujar Zulkifli.

Kritik juga datang dari Muzakir Kana yang menyoroti buruknya proses pendataan korban dan kerusakan akibat banjir. Menurutnya, pendataan yang dilakukan pemerintah terkesan tidak rapi dan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penyaluran bantuan.

Ia menyarankan agar pemerintah memanfaatkan data awal yang disampaikan para keuchik atau kepala desa, karena dianggap lebih akurat dan menggambarkan kondisi riil masyarakat di tingkat gampong.

“Pemerintah seharusnya menggunakan data yang pertama kali diserahkan oleh para keuchik, karena data tersebut berasal langsung dari gampong dan memahami kondisi warganya,” kata Muzakir.

Sementara itu, Ketua Aliansi Rehab Recon, Masri, mengungkapkan bahwa hasil investigasi pihaknya menemukan berbagai persoalan serius dalam penanganan pascabanjir. Tidak hanya pada proses rehabilitasi, tetapi juga pada tahap pendataan korban serta penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak.

Menurutnya, lambannya penanganan tersebut membuat banyak warga masih hidup dalam ketidakpastian terkait bantuan dan tempat tinggal yang layak.

“Berdasarkan investigasi kami, penanganan berjalan lambat dalam hal data dan penyediaan huntara. Kondisi ini berdampak serius bagi warga yang harus menunggu kepastian bantuan dan tempat tinggal,” ujarnya.

Para peserta diskusi juga menyayangkan tidak hadirnya perwakilan pemerintah daerah maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam forum tersebut. Padahal, kehadiran mereka dinilai penting untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait data korban serta progres penanganan pascabencana.

“Seharusnya Bupati dan pihak BNPB hadir dalam diskusi ini agar bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujar salah satu peserta.

Elemen sipil berharap pemerintah dapat lebih terbuka kepada publik serta mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi. Mereka mengingatkan bahwa masyarakat yang terdampak banjir tidak boleh terus dibiarkan menunggu di tengah kondisi yang belum pulih sepenuhnya.