Pengelolaan Beasiswa Tidak Transparan, LP2A Dorong Kajati Aceh Ungkap Tuntas Korupsi Beasiswa BPSDM Aceh

Banda Aceh, HARIANREPORTASE.com – Dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021-2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh sebesar Rp 420,5 Miliar mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi dan pegiat pendidikan.

Penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh didukung penuh, bahkan didesak untuk diungkap hingga ke akar-akarnya.

​Dr. Samsuardi, M.Ed., selaku Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah progresif Kejati Aceh.

Menurutnya, potensi korupsi di sektor pendidikan, khususnya beasiswa, adalah kejahatan serius yang merusak masa depan generasi muda dan menghambat pengembangan SDM di Aceh.

​”Kami dari LP2A mendukung penuh Kajati Aceh untuk mengungkap tuntas kasus ini. Dana yang seharusnya menjadi jembatan emas bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, justru diduga diselewengkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” tegas Samsuardi.

​Desakan Periksa Kepala BPSDM dan Ungkap Skema Tertutup

​Dr. Samsuardi secara spesifik mendesak Kejati Aceh untuk segera memeriksa Kepala BPSDM guna menelusuri pihak-pihak yang terlibat demi mengungkap skema korupsi yang disinyalir disalurkan secara tertutup.

​Ia menyoroti bahwa mekanisme penyaluran beasiswa BPSDM selama ini sangat tidak transparan dan sarat penyimpangan. Indikasi ini terlihat jelas dari:

1. ​Mekanisme Rekrutmen yang Tidak Transparan: Proses seleksi diduga berjalan tertutup dan tidak profesional.

2. ​Data Penerima Tidak Dipublikasikan: BPSDM tidak mau mengumumkan secara terbuka siapa saja penerima beasiswa, padahal ini adalah hak publik untuk melakukan kontrol.

3. ​Potensi Penerima Tidak Layak: Terdapat kemungkinan besar bahwa penerima beasiswa adalah individu yang tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan, namun diloloskan melalui jalur “titipan.”

“Mekanisme tidak transparan ini sangat kental terlihat. Bahkan publik telah mendesak BPSDM membuka data peserta penerima, tapi tetap tidak dibuka. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa penyaluran beasiswa ini sengaja dilakukan secara tidak transparan dan sarat penyimpangan,” tambah Ketua LP2A tersebut.

​LP2A berharap penyidikan Kejati Aceh dapat berjalan cepat dan transparan, serta mampu mengungkap aktor intelektual yang bermain dalam skandal korupsi beasiswa BPSDM, sehingga kepercayaan publik terhadap kinerja tim Kejati Aceh dapat meningkat.

​Analisis Data Anggaran Beasiswa BPSDM Aceh (2021-2024)

​Analisis data anggaran beasiswa Pemerintah Aceh yang dikelola oleh BPSDM menunjukkan besaran anggaran yang sangat signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021-2024) yang menjadi fokus penyelidikan Kejati Aceh.

Jika di ananalisis alokasi anggaran beasiswa, jelas adanya penurunan drastis anggaran beasiswa. Anggaran tahun 2021 dan 2022 berada di kisaran Rp 141 Miliar hingga Rp 153 Miliar, namun pada tahun 2023 dan 2024, anggaran turun lebih dari 50% menjadi kisaran Rp 61 Miliar hingga Rp 64 Miliar.

Meskipun terjadi penurunan pada dua tahun terakhir, total anggaran selama empat tahun mencapai Rp 420,5 Miliar, sebuah angka yang sangat besar dan menjadikannya potensi kerugian negara yang signifikan jika terjadi penyimpangan.

​Analisis Potensi Korupsi Beasiswa BPSDM dan Kerugian Negara

​Potensi terjadinya korupsi pada Beasiswa BPSDM Aceh yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat dianalisis dari dua aspek utama: Mekanisme yang Non-Transparan dan Dampak Keuangan Negara.

1. Mekanisme Non-Transparan sebagai Celah Korupsi

​Inti dari dugaan penyimpangan ini adalah ketertutupan data dan proses, yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tindakan korupsi:

​Penyalahgunaan Wewenang dalam Rekrutmen (Fraudulent Selection):
Proses seleksi yang tidak transparan memungkinkan pejabat BPSDM menyisipkan nama-nama yang tidak memenuhi syarat (ineligible recipients) atau memilih calon berdasarkan kepentingan pribadi/politik (nepotisme) alih-alih berdasarkan prestasi atau kondisi ekonomi. Ini mengalihkan dana dari target penerima yang sah.

​ Penerima Fiktif atau Mark-Up Biaya (Fictitious/Mark-Up Disbursements):

Tanpa adanya publikasi data penerima, terdapat potensi untuk mencantumkan nama-nama fiktif sebagai penerima beasiswa, atau melakukan mark-up (penggelembungan) biaya pendidikan yang dibayarkan kepada Perguruan Tinggi (pihak ketiga). Kelebihan dana hasil mark-up atau dana untuk penerima fiktif inilah yang menjadi kerugian negara.

​Lemahnya Pengawasan dan Pertanggungjawaban:

Data penerima beasiswa yang dirahasiakan menutup akses kontrol dari publik, media, dan bahkan lembaga audit internal/eksternal yang mungkin kesulitan memverifikasi apakah dana telah disalurkan sesuai peruntukan dan kepada subjek yang berhak.

​ 2. Dampak Kerugian Keuangan Negara

​Kerugian keuangan negara berpotensi terjadi dalam beberapa bentuk, mengingat besarnya dana yang dikelola (Rp 420,5 Miliar):

​ Kerugian Langsung (Direct Loss):

Ini adalah selisih dana yang seharusnya masuk ke rekening mahasiswa/institusi pendidikan yang sah, tetapi dialihkan (diambil) atau dibayarkan kepada penerima fiktif/tidak berhak.

Dalam konteks beasiswa, kerugian langsung ini dapat mencapai miliaran rupiah, seperti yang sedang diselidiki Kejati.

​Kerugian Kualitas (Indirect/Quality Loss):

Dana beasiswa adalah investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM). Ketika dana diselewengkan, kualitas SDM yang dihasilkan menjadi rendah karena beasiswa tidak diterima oleh individu terbaik dan paling membutuhkan. Ini adalah kerugian jangka panjang yang tidak dapat diukur secara finansial namun sangat merugikan kemajuan daerah.

​Pelanggaran Hukum Anggaran:

Realisasi anggaran beasiswa yang diduga menyimpang dari dokumen pertanggungjawaban keuangan BPSDM Aceh (DPA) merupakan pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan keuangan negara, yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

​Dengan total anggaran mencapai Rp 420,5 Miliar dalam empat tahun, setiap penyimpangan persentase kecil saja sudah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, hingga mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, sesuai dengan indikasi awal penyelidikan Kejati Aceh.