Aceh Timur Gelar Praktek Perbudakan Massal Selama Bertahun – Tahun

Idi, HARIANREPORTASE.com — Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, menyatakan bahwa pemerintahan kabupaten Aceh Timur, secara tidak langsung telah menggelar praktek perbudakan massal pada ribuan pegawai bakti dan kontrak lainnya selama bertahun – tahun.

Ungkapan lantang tersebut disampaikan aktivis HAM itu mengingat buruknya kondisi nasib ribuan pekerja di bawah pemerintahan di Aceh Timur selama ini, ditambah lagi dengan isu pemotongan honor para pegawai kontrak hingga tersisa Rp.200 ribu per bulan.

” Ribuan orang telah dipekerjakan tanpa gaji secara diam – diam selama ini di berbagai instansi, kerja banting tulang belasan tahun dengan pakaian dinas resmi, namun berakhir tanpa kepastian masa depan, ini adalah fakta kenyataan perbudakan yang sangat mudah dibuktikan atas nama pengabdian dan iming – iming palsu yang diprakarsai aktor negara,” kata Ronny, Sabtu 14 Januari 2023.

Ronny sangat menyayangkan hal itu diduga masih terus berlangsung hingga saat ini, bahkan diperburuk lagi dengan kebijakan pemotongan gaji tenaga kontrak ke angka yang sangat tidak masuk akal.

” Ini perumpamaannya ya, zaman perbudakan dulu, orang dipekerjakan secara paksa dan mendapatkan perlakuan kejam secara fisik, tidak digaji, dan palingan dikasi makan, dicambuk lagi kalau malas kerja, nah zaman sekarang ini di daerah kita, ribuan orang dipekerjakan siang dan malam di berbagai sektor pelayanan publik, tapi sama sekali tidak digaji, bahkan bila pun ada sangat sedikit honornya, buat makan seminggu saja tidak cukup,” ungkap Ronny.

” Kondisi itu terus berlangsung seperti tanpa solusi, mereka bahkan ketakutan mengungkapkan nasibnya, takut diberhentikan atau sanksi psikologis lainnya, atau takut kehilangan cita – cita,” ujar pengkritik cadas itu.

Ronny menuturkan kondisi mirip perbudakan terselubung itu terkesan dianggap sebagai hal biasa, padahal telah terjadi pelanggaran HAM dan tragedi kemanusiaan di sana. Dan anehnya lagi, para elit di Aceh Timur terkesan tidak mampu memikirkan solusinya.

” Dianggap biasa orang dipekerjakan dengan gaji Rp.200 ribu per bulan, bahkan tanpa gaji sama sekali, bahkan ada yang ngaku telah kerja bakti selama 15 tahun, tapi tak jelas nasibnya hingga kini, alasannya selalu tak ada anggaran, sementara untuk hal lainnya ada puluhan miliar besarnya, anehnya lagi gaji para pejabat dan tunjangan mereka tak pernah kurang, bahkan sangat berlimpah, tambah diperburuk lagi kekayaan alam Aceh Timur pun tak bisa menjadi solusi,” sebut ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu.

Ronny mendesak pemerintah Aceh Timur segera mencari solusi atas problem bagi ribuan pekerja ini, dan tidak memandangnya sebagai suatu kelaziman. Meski pun telah beredar kabar ribuan pekerja di Aceh akan dirumahkan.

” Kemarin itu saya ada temukan surat edaran soal pekerja yang akan dirumahkan, nah ini kalau bisa diminimalisir di Aceh Timur, pemerintah Aceh Timur mesti memikirkan nasib para pekerja, karena mereka juga manusia, punya kebutuhan dan harapan yang besar, ini harusnya DPRK mesti intens menyuarakan dan memperjuangkan solusinya, jangan banyak diam, karena bila para pekerja itu dirumahkan, keluarga mereka mau makan apa?” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.