Belajar dari Tsunami, Bercermin pada Banjir

Oleh: Ir. M.Nasir, S.Hut, M.Si

Pagi 26 Desember 2004 masih melekat kuat dalam ingatan saya. Saat itu saya masih duduk di bangku madrasah di Meulaboh. Hari yang semula berjalan biasa berubah menjadi kepanikan ketika air laut datang dengan kekuatan yang tak pernah terbayangkan oleh anak seusia saya.

Saya terseret arus, terhantam puing, dan terjebak di antara bangunan yang runtuh. Dengan pertolongan Tuhan, saya selamat. Namun Aceh dan Indonesia kehilangan ratusan ribu nyawa serta mewarisi luka kolektif yang belum sepenuhnya sembuh hingga kini.
Dua puluh tahun berlalu. Saya tumbuh, belajar, dan memilih jalan hidup sebagai praktisi lingkungan.

Namun setiap kali berbicara tentang bencana, terutama tsunami, ingatan itu selalu kembali. Bukan semata sebagai trauma personal, melainkan sebagai pengingat bahwa alam tidak pernah berkhianat. Justru manusia yang sering lalai membaca dan menghormati batas-batasnya.

Selama ini tsunami kerap dipahami semata sebagai bencana geologi. Padahal, dari sudut pandang lingkungan, dampaknya jauh lebih kompleks.

Kerusakan mangrove, hancurnya terumbu karang, rusaknya daerah resapan, hingga perubahan garis pantai adalah fakta ekologis yang jarang mendapat ruang dalam narasi peringatan tahunan. Tsunami bukan hanya soal gelombang besar, tetapi juga tentang rapuhnya sistem ekologis yang seharusnya menjadi pelindung alami.

Pascatsunami, kita sebenarnya dihadapkan pada pilihan penting: membangun kembali dengan cara lama atau belajar membangun dengan cara yang lebih selaras dengan alam. Sayangnya, pembelajaran itu belum sepenuhnya terinternalisasi. Alih fungsi kawasan pesisir, reklamasi tanpa kajian ekologis memadai, serta pengabaian sempadan pantai masih terus berlangsung, bahkan di wilayah yang memiliki sejarah tsunami.

Pengalaman lapangan selama lebih dari satu dekade mengajarkan saya bahwa ekosistem adalah benteng pertama manusia dari bencana. Mangrove bukan sekadar pohon, melainkan peredam energi gelombang. Terumbu karang bukan hanya habitat ikan, tetapi pemecah arus yang menjaga stabilitas pantai. Hutan pantai dan bukit hijau bukan sekadar pemandangan, melainkan penyangga kehidupan.

Di beberapa lokasi yang masih memiliki mangrove relatif utuh, dampak tsunami dan abrasi terbukti lebih ringan. Ini bukan teori, melainkan fakta ekologis yang dapat diverifikasi. Ironisnya, perlindungan ekosistem sering kali kalah oleh kepentingan jangka pendek, seolah keselamatan jangka panjang dapat ditawar.

Jika tsunami 2004 merupakan peringatan keras dari alam yang tak bisa dicegah, maka banjir yang terjadi pada 26 November lalu memperlihatkan wajah lain dari bencana: risiko yang lahir dari kesalahan manusia sendiri. Banjir tidak datang tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari hulu yang kehilangan tutupan hutan, daerah aliran sungai yang menyempit dan dangkal, rawa serta lahan basah yang dikeringkan, serta pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tsunami dan banjir sering diperlakukan sebagai dua peristiwa yang terpisah. Padahal, keduanya bertemu pada satu akar masalah yang sama: ketidakharmonisan hubungan manusia dengan alam. Tsunami menghantam pesisir, banjir melumpuhkan daratan. Yang satu nyaris tak terelakkan, yang lain seharusnya bisa dicegah atau setidaknya diminimalkan melalui tata kelola lingkungan yang lebih bijak.

Peringatan tsunami seharusnya tidak berhenti pada sirene dan upacara tahunan. Ia mestinya menjadi momentum refleksi kebijakan dan perilaku. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah pembangunan yang kita dorong hari ini membuat generasi mendatang lebih aman, atau justru lebih rentan terhadap risiko?

Sebagai penyintas, saya belajar tentang rapuhnya hidup. Sebagai praktisi lingkungan, saya belajar bahwa kerapuhan itu dapat dikurangi—atau justru diperparah—oleh keputusan manusia. Di titik inilah memori pribadi bertemu dengan tanggung jawab profesional.

Aceh, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, adalah daerah rawan bencana. Posisi geografis tidak bisa dinegosiasikan. Namun cara kita mengelola ruang hidup sepenuhnya berada dalam pilihan kebijakan. Banjir 26 November menjadi alarm bahwa kita belum cukup dewasa dalam mengelola ruang dan lingkungan kita sendiri.

Cara terbaik menghormati para korban tsunami bukan hanya dengan doa, tetapi dengan keberanian menjaga alam sebagai mitra, bukan objek eksploitasi. Itu berarti kebijakan tata ruang yang berani menolak pembangunan berisiko, perlindungan ekosistem yang konsisten, serta ketegasan mengatakan “tidak layak” pada aktivitas yang melampaui daya dukung lingkungan.

Jika ada satu pelajaran terpenting dari tsunami Aceh, pelajaran itu adalah bahwa keselamatan manusia dan kesehatan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Melupakan yang satu berarti mempertaruhkan yang lain. Tsunami mungkin telah berlalu, tetapi risikonya tidak pernah benar-benar pergi. Tsunami  hidup dalam ingatan kolektif dan dalam pilihan-pilihan yang kita buat hari ini.