Menekan Angka Putus Sekolah

Oleh Muhammad Iqbal, M.Pd (Guru SMP IT Al Kahfi dan Pegiat Literasi di FLP Sumbar)

“Menekan Angka Putus Sekolah, salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan optimalisasi peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga yang diciptakan oleh masyarakat untuk masyarakat yang berorientasi dalam bidang pendidikan Non Formal.”

HARIANREPORTASE.com — Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Kalimat ini seolah tidak asing ditelinga, para penulis kerap menggunakannya ketika membuka tulisan mengenai pendidikan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab dari pendidikan akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mewujudkan kemajuan bangsa.

Seperti yang ditunjukkan banyak Negara maju yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan. Karena tingginya kepedulian terhadap pendidikan membuat negara-negara tersebut berhasil keluar dari keterpurukan.

Negara Jepang menjadi contohnya, Negara yang terkenal dengan sebutan Negeri Matahari Terbit itu pernah mengalami kebangkrutan pasca dijatuhi bom atom, namun tidak berapa lama, akhirnya negara tersebut berhasil bangkit, dikarenakan perhatiannya yang besar terhadap pendidikan.

Oleh sebab itu agar bangsa kita bangkit dari berbagai persoalan yang terjadi, maka kualitas pendidikan hendaknya menjadi perhatian utama yang mesti diwujudkan.

Namun sepertinya hal tersebut belum maksimal dilakukan. Dibuktikan dengan masih tingginya jumlah anak yang mengalami putus sekolah, bahkan jumlah tersebut mengalami peningkatan selama masa pandemi.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 Badan Pusat Statistik yang telah dikutip untuk Statistik Pendidikan, menunjukkan pada tahun 2021 dari 1000 siswa SD/Sederajat terdapat satu siswa yang putus sekolah, Angka tersebut akan semakin tinggi seiring dengan semakin tinggi jenjang Pendidikan yang ditempuh. Jika jumlah tersebut terus dipertahankan, maka timbullah berbagai permasalahan baru seperti pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan kenakalan remaja.

Penyebab tingginya angka putus sekolah ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, faktor sosial dan faktor kesehatan.

Selama masa pandemi kemarin Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mencatat lima alasan anak putus sekolah diantaranya adalah menikah, bekerja, menunggak iuran SPP, kecanduan game online, dan meninggal dunia.

Begitu banyaknya faktor yang menyebabkan seorang anak putus sekolah, harusnya juga diimbangi dengan berbagai solusi agar masalah mengenai anak putus sekolah dapat diselesaikan dengan baik.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai solusi dalam menekan angka putus sekolah di Indonesia. Penelitian Ahmad Fauzi tentang Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo, menjelaskan peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di daerahnya yaitu mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat.

Tidak hanya itu pemerintah juga meningkatkan jumlah anggaran untuk pendidikan nasional dari tahun ke tahun. Hal tersebut membuktikan betapa seriusnya pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam menekankan angka putus sekolah yang sampai saat ini terus mengalami peningkatan.

Selain dari apa yang telah dilakukan pemerintah, salah satu upaya konkrit yang dapat dilakukan untuk menekan angka anak putus sekolah terutama di daerah adalah melalui optimalisasi peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

PKBM adalah lembaga yang diciptakan oleh masyarakat untuk masyarakat yang berorientasi dalam bidang pendidikan Non Formal. Lembaga ini berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan di lembaga ini diantaranya kegiatan pembelajaran, usaha atau ekonomi kreatif, dan berbagai kegiatan pengembangan masyarakat. Hanya saja di beberapa daerah kehadiran PKBM belum sepenuhnya dirasakan, ini menandakan bahwa fungsi dari PKBM belum optimal berjalan, sehingga perlu penguatan agar lembaga ini dapat menjalankan perannya terutama dalam menekan angka putus sekolah.

Adapun beberapa strategi rekomendasi yang dapat dilakukan agar peran PKBM dapat berjalan maksimal diantarnya Pertama, meningkatkan kompetensi SDM yang akan menjadi pengelola. Kompetensi SDM menjadi kunci utama dalam keberhasilan suatu lembaga. Untuk itu komponen tersebut harus senantiasa ditingkatkan, saat ini sudah banyak pelatihan-pelatihan digital yang dapat diikuti, Oleh karenanya para pengelola tidak perlu khawatir dalam meningkatkan kompetensi dirinya masing-masing.

Kedua, Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, selain SDM maka fasilitas juga menjadi faktor pendukung agar peran sebuah lembaga dapat berjalan, hanya saja di beberapa daerah masih sering ditemui beberapa PKBM dengan fasilitas yang minim, maka hendaknya hal ini menjadi perhatian bersama, agar fasilitas di PKBM-PKBM tersebut dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Ketiga Membuat PKBM berbasis kebutuhan dan bekerjasama dengan Pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait dalam menyukseskan program-program yang telah ditetapkan. Semoga melalui beberapa rekomendasi strategi tersebut dapat meningkatkan kualitas PKMB dalam menjalankan perannya.

Dalam undang-undang 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, namun fakta di lapangan tidaklah sesuai dengan bunyi undang-undang tersebut.

Masih banyak masyarakat yang kesusahan memperoleh haknya terhadap pendidikan hingga menyebabkan persoalan putus sekolah tidak mampu teratasi, jika hal ini terus dibiarkan maka bangsa kita tidak akan siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi, lantaran tidak semua generasinya memperoleh pendidikan yang layak.

Oleh karenanya memperkuat peran PKBM adalah solusi yang dapat dilakukan agar angka putus sekolah dapat menurun sesuai yang diharapkan.