Jakarta, HARIANREPORTASE.COM — Pemerintah berencana kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, LPG 3 Kg dan Listrik pada daya tertentu.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, saat ini pemerintah sedang menghitung dan menyiapkan angka kenaikan.
“Angkanya semua sedang dihitung, kita sedang siapkan angkanya. Kita sudah rapat beberapa kali,” kata Susiwijono, Selasa, (16/8/2022).
Pemerintah juga melakukan hitungan dan kajian terhadap dampak kenaikan inflasi yang bisa dihasilkan jika pemerintah memutuskan kenaikan BBM.
“Semua sedang dihitung, kalau naik nanti kontribusi ke inflasinya berapa karena akan dorong inflasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa rencana kenaikan harga BBM sudah menjadi opsi pemerintah lantaran sudah tidak kuat menahan harganya melalui kebijakan subsidi.
Terlebih, harga minyak dunia yang melambung tinggi menjadi beban baru bagi APBN jika terus ditahan harganya.
Sebelumnya, Senin (15/8/2022), sebagaimana dilansir cnbc, Susiwijono menjelaskan, subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun di tahun ini yang sudah digelontorkan sudah terlalu besar. Jika ditambah lagi tentu akan membuat APBN menjadi tekor.
Opsi penambahan subsidi energi menurut Susiwijono adalah hal yang tidak mungkin dilakukan, mengingat tahun depan APBN sudah harus kembali defisit di bawah 3%.
Oleh karena itu, opsi yang paling memungkinkan adalah dengan menaikkan harga energi di dalam negeri, salah satunya harga BBM Pertalite.
“Supaya gap-nya tidak terlalu tinggi antara harga jualnya, dengan harga keekonomian kan tinggi sekali tuh, dari Rp 7.000 dengan Rp 17.000 (per liter). Solar dari Rp 5.000 dengan Rp 18.000, kan jauh. Kita sedang menghitung apakah perlu opsi kenaikan harga. Kemarin Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) sudah menyampaikan,” terang Susiwijono.
Pengumuman mengenai kenaikan harga BBM ini, kata Susiwijono masih dikoordinasikan dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto nilai yang akan ditetapkan oleh pemerintah masih dihitung.
“Angka-angkanya masih dihitung semuanya. Nanti kan Pak Presiden (Joko Widodo) akan meminta laporan dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan, semuanya. Pak Menko juga sudah menyiapkan hitung-hitungan angkanya, kita sudah rapat kemarin beberapa kali,” tambahnya.
Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah terhadap kenaikan BBM adalah terhadap inflasi.
“Yang pasti kalaupun nanti ada kenaikan, kita persiapkan program-program bansosnya banyak untuk menjaga daya beli dan itu lebih fair karena kalau harga sekarang kan semua orang menikmati yang pakai mobil-mobil ini pun pada beli Pertalite, kalau nanti kita naikan kan bisa kita alihkan untuk subsidi bansos,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah juga menjelaskan tidak akan ada penambahan subsidi. Pilihan yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan menaikkan harga energi yang disubsidi.
“Dengan mempertimbangkan dampak inflasi dan daya beli rumah tangga miskin,” jelas Said kepada CNBC Indonesia, Senin (15/8/2022).
Menurut Said, kenaikan tidak hanya akan terjadi pada jenis Pertalite. Tapi juga LPG 3 kg dan listrik pada daya tertentu.
“Sesegera mungkin Pemerintah menaikkan harga pertalite, LPG 3 Kg, dan listrik bersubsidi karena kalau tidak disegerakan akan semakin menggerus kuota pasokan energi subsidi. Apalagi terjadi gap harga yang jauh antara pertalite dengan pertamax,” papar Said.
Said tidak menyebut jadwal pasti kenaikan harga. Akan tetapi dirinya menyarankan agar kenaikan tidak dilakukan secara drastis, namun bertahap per 3 bulan.
“Naikkan saja bertahap per 3 bulanan,” ujarnya.
Sebelumnya, sinyal kenaikan harga sendiri juga dibeberkan oleh Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Menurut Bahlil asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam APBN 2022 ditetapkan sebesar US$ 63 per barel sementara harga minyak rata-rata Januari-Juli telah tembus US$ 105 per barel.
Adapun, jika harga minyak saat ini berada di level US$ 100 per barel, maka nilai subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah dapat mencapai Rp 500 triliun.
Namun, jika harga minyak berada di level US$ 105 per barel dengan asumsi kurs dollar di APBN rata-rata Rp 14.750 dan kuota Pertalite bertambah menjadi 29 juta Kilo Liter (KL) dari kuota 23 juta KL, maka subsidi yang harus ditanggung pemerintah bisa tembus hingga Rp 600 triliun.
“Saya menyampaikan sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi, jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi,” kata Bahlil.
Sumber : CNBC Indonesia
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
