Pemerintahan Aceh Porak Poranda RAPBA 2024

HARIANREPORTASE.com — Saat ini menjelang berakhirnya tahun anggaran belanja publik 2023, yaitu sekitar satu bulan setengah lagi, ternyata pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 masih tidak adanya kejelasan yang pasti, sehingga kemungkinan dikenakan finalti sebab sampai dengan menjelang akhir tahun belum disahkan, atau jangan-jangan ada usaha untuk melakukan “kebut semalam” pengesahan anggaran belanja publik Aceh yang terus menuai konflik dan perselisihan antara eksekutif dan legislatif (Pj. Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/DPRA).

Ini merupakan tontonan buruknya kompetensi, kemampuan dan kinerja pemerintahan Aceh ditengah kesulitan serta kesusahan hidup rakyat Aceh menjelang akhir tahun 2023. Juga dengan berbagai kenaikan harga barang-barang dan jasa yang semakin melejit. Disamping itu, diperkirakan kondisi kehidupan makroekonomi yang tidak stabil, rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak signifikan menaik, ada perkiraan kontraksi ataupun “hot-economics” akan melanda Aceh ditengah kisruh, gaduhnya pemerintahan Aceh, yaitu Pj. Gubernur dan DPRA yang tidak berujung.

Demikian juga, saat ini posisi juru bicara Pemerintah Aceh menyatakan, ada kemungkinan ada konspirasi jahat tidak adanya pembahasan Rencana APBA (R-APBA) 2024, dipersoalkan adanya permasalahan antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan DPRA yang mencoba menjadikan ini sebagai tanggung jawab Pj. Gubernur Aceh.

Sementara ini pekerjaan TAPA juga merupakan bahagian dari Pemerintah Aceh. Sementara itu, juru bicara “standing position”-nya dimana? Apakah juru bicara Pemerinta Aceh atau Pj. Gubernur Aceh? Karena sesungguhnya yang ada dalam level Pemerintah Aceh yaitu, juru bicara Pemerintah Aceh, bukan juru bicara Pj. Gubernur Aceh, sehingga dapat menempatkan posisi sebagai orang yang dibayar atau digaji oleh negara yang juga dari rakyat.

Demikian juga jangan semakin memperuncing masalah RAPBA 2024 berpihak kepada pejabat tertentu, dikarenakan selama ini dipahami rakyat bahwa, antara Pj. Gubernur Aceh dengan Ketua TAPA (Sekretaris Daerah/Sekda Aceh) terlihat nyata tidak harmonis atau bahasa rakyatnya “pecah kongsi, karena kepentingan politik jabatan kekuasaam di Aceh.

Kemudian disharmonisasi ini semakin kuat dan kentara disebabkan adanya permasalahan kepentingan politik kebijakan anggaran RAPBA 2024, yang juga dikaitkan dengan kepentingan politik anggaran belanja publik dari legislatif (DPRA), sehingga lengkaplah penderitaan rakyat gara-gara disharmonisasi elite Aceh rakyat semakin menderita, karena APBA sebagai salah satu stimulus penting terhadap aktivitas makroekonomi Aceh.

Dengan demikian, APBA 2024 semakin porak-poranda gara-gara kepentingan politik dari pada elite Aceh, baik Pj. Gubernur Aceh, Sekda Aceh dan DPRA yang masing-masing menggunakan kekuatan kekuasaan politiknya, hanya untuk kepentingan individu, kelompok, dan golongan “nafsu birahi” politik, untuk menguasai anggaran belanja Aceh dan saling lempar kesalahan dan tanggung jaweab. Sementara itu, semakin terlihat jelas bahwa Pj. Gubernur Aceh yang lebih banyak menetap, berdomisili, dan bekerja di Jakarta Pusat yang sama sekali tidak perduli terhadap kehidupan rakyat Aceh.

Inilah konsekwensi politik kepentingan elite yang menyengsarakan rakyat yang sedang sulit serta susah, sementara itu pejabat penguasa politik dan penguasa anggaran belanjka Aceh (APBA) lebih mementingkan dirinya sendiri berada di Jakarta.

Maka disharmonisasi pejabat publik atau elite Aceh yang semakin memilukan, menyesakkan dada, memuakkan serta menjijikkan, semakin membuat rakyat Aceh sengsara menjelang tahun politik 2024 yanga akan datang.

Sementara rakyat mesti dihadapkan kepada pilihan politik yang tidak menentu serta memiliki ketidakkejelasan terhadap perbaikan serta perubahan kehidupan yang lebih baik, makmur serta sejahtera. Semua hanya menebar mimpi ditengah kesusahan serta kesulitan hidup rakyat Aceh, juga memporak porandakan kehidupan rakyat Aceh.